JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NO: 10R : KEP – 504 / A / J.A / 12 /
2000
TENTANG
KETENTUAN ADMINISTRASI PENGAWASAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya keputusan Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka
Ketentuan-ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
KEP-059/JA/6/1993 tanggal 12 Juni 1993 sudah tidak sesuai lagi untuk menunjang
Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk disusun
kembali Ketentuan-ketentuan Administrasi Pengawasan di lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia
Mengingat : 1. Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1991
Nomor : 3451);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Indonesia
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
KEP-161/JA/11/1983 tanggal 5 Nopember 1983 tentang Penyempurnaan Lampiran I dan
II Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-112/JA/11/1981 tanggal 30
Nopember 1981 tentang Pedoman dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik
Indonesia.
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Indonesia
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Indonesia
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA INDONESIA
Pasal 1
Administrasi Pengawasan yang dimaksud dalam Keputusan ini
adalah Administrasi Pengawasan Fungsional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 2
Kegiatan Administrasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 1
meliputi tata pencatatan, pengolahan dan pelaporan menurut bentuk dan model
yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
Pasal 3
Ketentuan-ketentuan administrasi pengawasan lainnya sepanjang
yang terkait dan tidak bertentangan dengan keputusan ini tetap berlaku.
Pasal 4
Hal-hal yang belum ditentukan dalam keputusan ini diatur
tersendiri berdasarkan kebutuhan.
Pasal 5
(1)
Dengan
berlakunya keputusan ini maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
KEP-060/JA/6/1993 tanggal 12 Juni 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2)
Keputusan
ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5
Desember 2000
 |
JAKSA
AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MARZUKI
DARUSMAN, SH
LAMPIRAN : KEPUTUSAN
JAKSA ANGUNG R.I.
NOMOR : KEP – 504 / A / JA / 12 / 2000
TANGGAL : 5 Desember
2000
|
NO
|
PERIHAL
|
M
O D E L
|
KETERANGAN
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37
|
Telaahan
Program Kerja Pemeriksaan (PKP)
Berita Acara Inspeksi
Hasil Temuan Inspeksi/Pemantauan
Petunjuk Penertiban (JUKTIB)
Nota Pengawasan
Berita Acara Pemeriksaan
Penerbitan
Penerbitan
Penanganan LAPDU Oleh Daerah
Berita Acara Penyampaian Hukuman
Disiplin
Berita Acara Penyampaian Penolakan
Keberatan
Berita Acara Penyampaian Penolakan
Keberatan
Nota Dinas JAMWAS kepada JAMBIN
tentang penerbitan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin berat.
Kartu Hukuman Disiplin PNS
Data LAPDU
Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT)
Laporan Hasil Pemeriksaan (Inspeksi
Umum/Pimpinan)
Laporan Pelaksanaan JUKTIB (LAKJUKTIB)
Laporan Hasil Pemantauan
Laporan Hasil Pemeriksaan (Inspeksi
Kasus)
Laporan Bulanan Penyelesaian LAPDU
Laporan Bulanan Hukuman Disiplin
PNS
Laporan Bulanan Temuan
BPK/BPKP/Dirjen Anggaran
Buku Induk LAPDU
Buku Riksa LAPDU
Buku Induk Hukuman Disiplin PNS
Buku Temuan BPK/BPKP/Dirjen
Anggaran
Rekapitulasi Penyelesaian LAPDU
|
WAS-1
WAS-2
WAS-3
WAS-4
WAS-5
WAS-6
WAS-7
WAS-8
WAS-9
WAS-10
WAS-11
WAS-12
WAS-12A
WAS-12B
WAS-12C
WAS-12D
WAS-13
WAS-14
WAS-15
WAS-15A
WAS-15B
WAS-16
WAS-17
WAS-18
WAS-19
L.WAS-1
L.WAS-2
L.WAS-3
L.WAS-4
L.WAS-5
L.WAS-6
L.WAS-7
B.WAS-1 B.WAS-2 B.WAS-3 B.WAS-4 P.WAS-1
|
|
JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
MARZUKI
DARUSMAN, SH
KEJAKSAAN………………….. WAS-1
…………………………………..
T
E L A A H A N
I.
PERMASALAHAN
Uraian
perbuatan / masalah secara singkat
II.
DATA
Hasil pemeriksaan terlapor dan orang-orang terkait,
atau temuan dalam pelaksanaan inspeksi atau hasil penelitian surat-surat dan
atau laporan (buril).
III.
A
N A L I S A
Pembahasan yang didasarkan pada data dan fakta, dikaitkan
dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan kebijakan pimpinan.
IV.
KESIMPULAN
1. Terbukti atau tidaknya peristiwa/perbuatan yang
dilaporkan/diadukan.
2. Pelaku-pelaku yang bertanggung jawab.
V.
PENDAPAT
1. Uraian tentang kesalahan yang diperbuat terlapor
berdasarkan pasal-pasal/ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
VI.
S
A R A N
1. Terhadap Sdr,……..(pangkat, NIP, Jabatan) supaya
dijatuhi hukuman disiplin tingkat ……………. Sesuai dengan ketentuan pasal ………….
2. Apabila tidak terbukti disarankan supaya pemeriksaan
dihentikan, kecuali dikemudian hari ditemukan data dan fakta baru.
…………………………… 20 …….
INSPEKTUR / AWAS / PEMERIKSA *)
………………………………………..
Catatan
:
Model
TELAAH ini dapat digunakan untuk keperluan TELAAHAN lainnya.
TELAAHAN
disampaikan kepada atasan dengan surat
*)
coret yang tidak perlu
KEJAKSAAN………………….. WAS-2
…………………………………..
PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN (PKP)
1. Satuan Kerja yang di inspeksi
2. Pelaksana Inspeksi
3. Sasaran / Obyek a. Kepegawaian dan Proyek Pembangunan
b. Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan
c. Intelejen
d. Tindak Pidana Umum
e. Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara
f. Pengawasan
4. Tanggal Pelaksanaan Inspeksi
5. Uraian : Inspeksi
NO
|
POKOK PERMASALAHAN
|
URAIAN
|
KETERANGAN
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Misal : Upaya Hukum
|
a. Administrasi / register perkara upaya hukum
b. Penanganan tehnis yuridis perkara upaya hukum
|
|
……………………………….20….
PELAKSANA INSPEKSI
Mengetahui:
Pimpinan
Inspeksi
PETUNJUK PENGISIAN WAS-2
Pada
kolom nomor diisi nomor urut
Pada
kolom permasalahan diisi dengan sasaran permasalahan dari satuan kerja terkait
Pada
kolom uraian materi PKP yang tercantum dalam uraian sasaran/obyek periksa tidak
hanya memuat masalah administrasi saja tetapi juga masalah tehnis.
Contoh : perkara-perkara dalam tingkat upaya hukum
(banding, kasasi, grasi) tidak hanya diperiksa pencatatannya dalam register
tetapi juga harus ditelusuri apakah hukum tersebut memenuhi syarat secara
tehnis yuridis dan lain sebagainya.
Catatan :
Uraian
inspeksi tersebut kolom 1 s/d 4 dapat lebih diperinsi dalam lampiran
Sasaran Obyek PKP disusun sesuai dengan tugas satuan kerja
masing-masing.
KEJAKSAAN………………….. WAS-3
…………………………………..
SURAT
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PRIN-…………….
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Dasar : 1...................................................................................................
2...................................................................................................
pertimbangan : Sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan
Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia
MEMERINTAHKAN
Kepada : 1...................................................................................................
2...................................................................................................
3...................................................................................................
untuk : 1... Melaksanakan
Inspeksi Umum / Pimpinan / Kasus / Pemantauan **) pada satuan kerja. ………… mulai
tanggal ……..s/d ………
2. Membuat Berita Acara Inspeksi Umum / Pimpinan / Kasus /
Pemantauan **) serta melaporkan hasil pelaksanaannya.
3. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan
penuh rasa tanggung jawab.
4. Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Surat
Perintah ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung R.I./KEJATI/KEJARI **)
Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
………………………………
Tembusan :
Kepada : 1. ..…..
2. …….
3. A R S I P
Catatan :
SP
Model WAS-3 dipergunakan untuk :
-
Inspeksi Umum, Inspeksi Pimpinan,
Inspeksi Kasus dan PEmantauan
*) SP disesuaikan dengan pejabat yang
menerbitkan
**) Coret yang tidak perlu
KEJAKSAAN………………….. WAS-4
…………………………………..
BERITA ACARA INSPEKSI/PEMANTAUAN *)
---------- Pada hari ini ….. Tanggal …… Bulan …… tahun dua ribu …..
berdasarkan Surat Perintah …… Nomor …… tanggal ….. kami yang tersebut di bawah
ini:
1. Nama : ...............................................
Pangkat : ...............................................
N.I.P : ...............................................
Jabatan : ...............................................
2. Nama : ...............................................
Pangkat : ...............................................
N.I.P : ...............................................
Jabatan : ...............................................
3. Nama : ...............................................
Pangkat : ...............................................
N.I.P : ...............................................
Jabatan : ...............................................
Telah
melakukan Inspeksi Umum / Pimpinan / Kasus / Pemantauan*) pada KEJATI / KEJARI
/ CABJARI*)……………..
………..
Demikian Berita Acara Inspeksi / PEmantauan *) ini dibuat dengan sebenarnya
mengingat sumpah jabatan. Ditutup dan ditandatangani pada waktu dan tempat
tersebut di atas………………………………………………….
…………………….
1. …………………
……….NIP……
2. …………………
……….NIP……
3. …………………
……….NIP……
MENGETAHUI :
KEPALA…………….
……………………….
…………….NIP…….
CATATAN :
-
Satu
lembar Berita Acara Inspeksi/Pemantauan diserahkan kepada Pimpinan Satuan kerja
yang diinspeksi/dipantau
*) coret yang tidak perlu.
KEJAKSAAN………………….. WAS-5
…………………………………..
HASIL TEMUAN INSPEKSI/PEMANTAUAN *)
1. Satuan Kerja yang diinspeksi/pantau *)
2. Pelaksana Inspeksi/Pemantauan *)
3. Sasaran / Obyek : a. Kepegawaian
dan Tugas Umum
b. Keuangan,
Perlengkapan dan Proyek Pembangunan
c. Intelejen
d. Tindak
Pidana Umum
e. Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara
f. Pengawasan
4. Tanggal Pelaksanaan Inspeksi / Pemantauan *)
5. Uraian Inspeksi/Pemantauan *)
|
NO
|
SASARAN PEMERIKSAAN
|
TEMUAN
|
PETUNJUK
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
PEMERIKSA,
………………………..
PETUNJUK PENGISIAN WAS-5
-
pada kolom Nomor diisi nomor urut
-
pada kolom Sasaran Pemeriksaan diisi
sasaran/ibyek periksa yang telah diperiksa sesuai dengan PKP
-
pada kolom Temuan diisi segala hal
yang ditemukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan sasaran pada
kolom 2 yang meliputi:
1. Kebocoran yang merugikan keuangan negara
2. Kewajiban penyetoran kepada negara
3. Pelanggan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku
4. Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah
ditetapkan
5. Penyimpangan dari ketentuan anggaran
6. Hambatan terhadap kelancaran pembangunan
7. Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok
8. Kelemahan administrasi
9. Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat
10. Temuan pemeriksaan lainnya
Pada kolom petunjuk diisi
perbaikan/penyempurnaan terhadap temuan yang tercantum pada kolom 3 yang
didukung ketentuan-ketentuan petunjuk dan perundang-undangan yang melandasinya.
Catatan :
Sasaran/Obyek temuan
inspeksi/pemantauan disusun sesuai dengan satuan kerja masing-masing
*)
coret yang tidak perlu.
KEJAKSAAN………………….. WAS-6
…………………………………..
Nomor : ………………………
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Petunjuk
sehubungan dengan
KEPADA SDR.
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI /
KEJAKSAAN NEGERI *)
……………………………………
DI-
……………………………..
hasil inspeksi / pemantauan. *) …….……………………………
Sehubungan dengan hasil Inspeksi ….. / Pemantauan *) berdasarkan
Surat Perintah …….. Nomor : ………. Tanggal …… yang dilaksanakan dari tanggal …………
s/d ……… pada KEJATI/KEJARI/CABJARI *) ………….. dengan baik, masih terdapat
hal-hal yang perlu disempurnakan/ditertibkan sebagai berikut :
I.
KEPEGAWAIAN
DAN TUGAS UMUM
Hal-hal
yang ditemukan :
1......................................................................................................
2......................................................................................................
3. dst
Petunjuk :
........................................................................................................
II. KEUNTUNGAN, PERLENGKAPAN DAN PROYEK PEMBANGUNAN
Hal-hal yang ditentukan :
1......................................................................................................
2......................................................................................................
3. dst
Petunjuk :
........................................................................................................
III. INTELIJEN
Hal-hal
yang ditemukan :
1......................................................................................................
2......................................................................................................
3. dst
Petunjuk :
........................................................................................................
IV. TINDAK PIDANA UMUM
Hal-hal
yang ditemukan :
1......................................................................................................
2......................................................................................................
3. dst
Petunjuk :
........................................................................................................
V. TINDAK PIDANA KHUSUS, PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
Hal-hal
yang ditemukan :
1......................................................................................................
2......................................................................................................
3. dst
Petunjuk :
........................................................................................................
VI. PENGAWASAN
Hal-hal
yang ditemukan :
1......................................................................................................
2......................................................................................................
3. dst
Petunjuk :
........................................................................................................
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan bilamana
dalam 30 hari sejak Petunjuk Penertiban (JUKTIB) ini diterima tidak
dilaksanakan, dapat mmpengaruhi konduite Saudara dan dapat dikenakan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.
JAMWAS/KAJATI/KAJARI
*)
………………………………….
TEMBUSAN :
1. .............................
2. .............................
3. A r s i p .
CATATAN :
*) coret yang tidak perlu.
KEJAKSAAN AGUNG RI WAS-7
NOTA PENGAWASAN
Kepada : ..............................................................................................................
Dari : Jaksa Agung Muda Pengawasan
Tanggal : ..............................................................................................................
Nomor : ..............................................................................................................
Sifat : Rahasia
Lampiran : ..............................................................................................................
Perihal : ..............................................................................................................
Berdasarkan hasil Inspeksi/Pemantauan kami terhadap
……….. pada hari ini …… tanggal ……. Telah ditemukan hal-hal yang
menonjol/menarik perhatian khusus dan rawan sebagai berikut :
1.......................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................
3. dst
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang
perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :
1.......................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................
3. dst
Demikian untuk maklum dan seperlunya.
JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN
…………………………………………….…
TEMBUSAN
:
1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I
(sebagai laporan)
2.
…………Dst.
3. A R S I P
Catatan :
Nota Pengawasan ditujukan dan disampaikan kepada :
1. Jaksa Agung R.I sebagai masukan yang sangat penting dan
berbobot
2. Para Jaksa Agung Muda dan satuan kerja lainnya sebagai
bahan masukan untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjutnya.
3. KAJATI sebagai petunjuk/perintah/masalah yang perlu
mendapat perhatian khusus untuk segera ditangani dan ditindaklanjuti.
KEJAKSAAN………………….. WAS-8
…………………………………..
SURAT
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PRIN –
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Dasar : 1...................................................................................................
2...................................................................................................
3.dst
Pertimbangan : Sebagai
perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia
Kepada : 1...................................................................................................
2...................................................................................................
3...................................................................................................
Untuk : 1. Melaksanakan pemeriksaan terhadap :
a. N a m a : ....................................................................
NIP : ....................................................................
Pangkat : ....................................................................
b. N a m a : ....................................................................
NIP : ....................................................................
Pangkat : ....................................................................
2. Membuat Berita Acara Pemeriksaan
3. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan
penuh rasa tanggung jawab
Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
AN. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN
………………………………………..
Tembusan
:
1…………
2…………
3. A
R S I P.
CATATAN
:
KEJAKSAAN………………….. WAS-9
…………………………………..
S U R A T P A N G G I L A N
NOMOR : …………………………
Dengan ini diminta kehadiran Saudara :
a. Nama : .........................................................................................
b. NIP : .........................................................................................
c. Pangkat (Gol) : .........................................................................................
d. Jabatan .........................................................................................
e. Satuan Organisasi .........................................................................................
untuk
menghadap kepada
a. Nama : .........................................................................................
b. NIP : .........................................................................................
c. Pangkat (Gol) : .........................................................................................
d. Jabatan .........................................................................................
e. Satuan Organisasi .........................................................................................
pada
:
a. Hari : .........................................................................................
b. Tanggal : .........................................................................................
c. Jam : .........................................................................................
d. Tempat : .........................................................................................
guna
didengar keterangannya sebagai terlapor sehubungan dengan sangkaan perbuatan
tercela / pelanggaran disiplin …………………………………………………………………………….
…………………………….20……….
JAMWAS/INSPEKTUR/KAJATI/ASWAS/KAJARI *)
…………………………………………
TEMBUSAN :
1. YTH…………….
2. YTH…………….
3. A R S I P
TANDA TERIMA
Pada
hari ini …………….…….. tanggal ……….………… surat
Yang menerima,
…………………………………
Catatan
:
-
Penyampaian Surat Panggilan
dilaksanakan dengan surat
-
*) coret yang tidak perlu.
KEJAKSAAN………………….. WAS-10
…………………………………..
Nomor : ………………………
|
Lampiran :
Perihal : untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus
a.n……..………………………….
Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kejaksaan Agung/KEJATI/KEJARI
*)…………………………………………………………...
Pada hari : ............................................
Tanggal : ............................................
Jam : ............................................
Menghadap kepada :
Nama : ............................................
Pangkat : ............................................
NIP : ............................................
Jabatan : ............................................
Tampat : ............................................
untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam kasus
a.n. …………………
Atas kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.
JAMWAS/INSPEKTUR/IRBAN/KAJATI/
ASWAS/KAJARI *)
……………………………………….
TEMBUSAN :
- YTH …….
- A R S I P
Catatan :
*) coret yang tidak perlu
TANDA TERIMA
Pada hari ini …………….…….. tanggal
……….………… surat
Yang menerima,
…………………………………
KEJAKSAAN AGUNG RI WAS-12A
Nomor : R- Jakarta
|
Lampiran :
Perihal : Penerbitan Surat Keputusan penjatuhan hukuman
disiplin tingkat ringan terhadap Sdr pada KEJATI/KEJARI *)………..
Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus
Saudara sesuai surat
1. Bapak Jaksa Agung R.I sesuai disposisi pada Nota Dinas
kami nomor : …..... Tanggal ……. menyetujui untuk menjatuhkan hukuman disiplin
tingkat ringan berupa :……….. kepada sdr………………….. (Pangkat/NIP/Jabatan)
berdasarkan pasal ………… PP Nomor 30 Tahun 1980, karena terbukti dengan
(perbuatan nyata yang dilakukan) melanggar pasal ………………… PP Nomor 30 Tahun
1980.
2. Untuk pelaksanaan penerbitan Surat Keputusan penjatuhan
hukuman disiplin tingkat ringan tersebut diserahkan kepada Saudara sesuai
dengan pasal 2 KEPJA Nomor : KEP-040/JA/4/1988 tanggal 22 April 1988 tentang
Delegasi Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin dengan mempedomi Surat Edaran
BAKN tanggal 30 Oktober 1980 Nomor : 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, dan agar Saudara segera melaporkannya kepada kami dan
Jaksa Agung Muda Pembinaan.
Demikian untuk
dilaksanakan.
JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN
TEMBUSAN :
1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I.
(Sebagai laporan)
2. YTH. SDR. JAM BIN
3. ARSIP
CATATAN :
*)
coret yang tidak perlu
KEJAKSAAN
AGUNG RI WAS-12B
Nomor : R- Jakarta
|
Lampiran :
Perihal : Penghentian pemeriksaan terhadap Sdr, …… pada
KEJATI / KEJARI *) …………….
Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus
Saudara sesuai surat
1. Kami menyetujui pendapat dan saran Saudara untuk
menghentikan pemeriksaan terhadap terlapor Sdr……………… (pangkat/NIP/jabatan) pada
KEJATI/KEJARI *)………………….. karena tidak terbukti telah melakukan perbuatan
tercela, kecuali dikemudian hari ditemukan data dan fakta baru.
2. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kewaspadaan,
hendaknya kepada yang bersangkutan diberikan pengarahan dan petunjuk agar
senantiasa bertindak teliti, tertib dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya di
waktu yang akan datang.
Demikian untuk dilaksanakan.
JAKSA AGUNG MUDA
PENGAWASAN
TEMBUSAN :
1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I.
(Sebagai laporan)
2. YTH. SDR. JAM BIN
3. ARSIP
CATATAN
:
*) coret yang tidak perlu
KEJAKSAAN
AGUNG RI WAS-12C
Nomor : R- Jakarta
|
Lampiran :
Perihal : Penerbitan Surat Keputusan penjatuhan hukuman
disiplin tingkat sedang atas nama terlapor Sdr ………….. pada KEJATI/KEJARI
*)………………
Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus
Saudara sesuai surat
Selanjutnya agar Saudara segera melaporkan
pelaksanaannya kepada kami dan Jaksa Agung Muda Pembinaan.
Demikian untuk dilaksanakan.
.
JAKSA AGUNG MUDA
PENGAWASAN
TEMBUSAN :
1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I.
(Sebagai laporan)
2. YTH. SDR. JAM BIN
3. ARSIP
CATATAN
:
*) coret yang tidak perlu
KEJAKSAAN
AGUNG RI WAS-12D
Nomor : R- Jakarta
|
Lampiran :
Perihal : Dugaan perbuatan tercela a.n terlapor Sdr
……….. pada KEJATI/KEJARI *)…………..
Terlampir
bersama ini kamui sampaikan photo copy Surat
Sehubungan
dengan itu agar segera Saudara mengambil langkah-langkah:
1.
Melakukan
penelitian dan pemeriksaan tentang kebenaran isi LAPDU tersebut yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksan (BAP).
2.
Melaporkan
hasilnya dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus (L.WAS-4) disertai
pendapat dan saran Saudara.
3.
Untuk
mendapatkan perhatian Saudara bahwa kami akan mempertimbangkan pemeriksaan
ditempat (Inspeksi Kasus) bilamana dalam tempo 1 (satu) bulan setelah
diterimanya surat
Demikian untuk
dilaksanakan.
.
JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN
TEMBUSAN :
1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I.
(Sebagai laporan)
2. YTH. SDR. JAM BIN
3. YTH. SDR. DEPUTI V BIDANG AKUNTABILITAS
APARATUR MENEG-PAN
4. ARSIP
CATATAN
:
*)
coret yang tidak perlu
KEJAKSAAN………………….. WAS-13
…………………………………..
BERITA ACARA
PENYAMPAIAN PENOLAKAN KEBERATAN
Pada
hari ini ……….. tanggal ……. bulan ……… tahun ……… bertempat …………. saya ………………
(pangkat, NIP, Jabatan) disaksikan oleh :
Nama : ...........................................................
Pangkat : ...........................................................
NRP/NIP : ...........................................................
Jabatan : ...........................................................
Satuan Organisasi : ...........................................................
Nama : ...........................................................
Pangkat : ...........................................................
NRP/NIP : ...........................................................
Jabatan : ...........................................................
Satuan Organisasi : ...........................................................
telah
menyampaikan pemberitahuan penolakan atas keberatan yang diajukan oleh :
Nama : ...........................................................
Pangkat : ...........................................................
NRP/NIP : ...........................................................
Jabatan : ...........................................................
Satuan Organisasi : ...........................................................
Sesuai
surat
………..Demikian
Berita Acara Penyampaian ini saya buat dengan sebenarnya mengingat sumpah
jabatan dan untuk menguatkannya ditandatangani pada waktu dan tempat tersebut
diatas.
Yang
Menerima Yang
Menyampaikan
( ……………………
) (
…………………… )
Saksi-saksi
|
1.
Nama : ..........................
Pangkat : ..........................
NIP. : ..........................
Tanda tangan : ..........................
|
2.
Nama : ..........................
Pangkat : ..........................
NIP. : ..........................
Tanda tangan : ..........................
|
Was-14
( Menerima / Keberatan )
Yang
bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ...........................................................
Pangkat : ...........................................................
NRP/NIP : ...........................................................
Jabatan : ...........................................................
Satuan Kerja : ...........................................................
Sehubungan dengan diberitahukannnya hukuman disiplin
tingkat : sedang/berat *) yang akan dijatuhkan kepada saya berupa …………………..
sesuai dengan Berita Acara Penyampaian Pemberitahuan Hukuman Disiplin tanggal
………. Bulan ……… tahun ………….. dengan ini saya menyatakan :
-
Menerima *)
-
Akan mengajukan keberatan *)
Terhadap
hukuman disiplin yang akan dijatuhkan tersebut.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
……………………………….
Yang menyatakan
…………………............
CATATAN
:
*)
coret yang tidak perlu
KEJAKSAAN
AGUNG RI WAS-15
Nomor : R- Jakarta
|
Lampiran :
Perihal
: Penolakan atas kebratan
Sdr ……….. pada KEJATI / KEJARI *)……………………
Sehubungan dengan surat
1. Bapak Jaksa Agung R.I. sesuai disposisi pada Nota Dinas
kami nomor : …………. tanggal ………, menolak keberatan tersebut karena tidak
mengandung hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan hukuan
disiplin yang akan dijatuhkan dan untuk itu agar diberitahukan kepada yang
bersangkutan dengan Berita Acara.
2. Kepada yang bersangkutan tetap dijatuhi hukuman
disiplin tingkat berat berupa …... berdasarkan pasal ……. PP. Nomor 30 Tahun
1980.
3. Penerbitan surat Agung R.I. surat
Demikian untuk dilaksanakan.
.
JAKSA AGUNG MUDA
PENGAWASAN
TEMBUSAN :
1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I.
(Sebagai laporan)
2. YTH. SDR. JAM BIN
3. A R S I P .
CATATAN/KETERANGAN
:
a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri
b. Pemberhentian tidak dengan tidak hormat
*) coret yang tidak perlu
KEJAKSAAN………………….. WAS-15
…………………………………..
BERITA ACARA
PENYAMPAIAN PENOLAKAN KEBERATAN
Pada
hari ini ……….. tanggal ……. Bulan ……… tahun ……… bertempat …………. saya ………………
(pangkat, NIP, Jabatan) disaksikan oleh :
Nama : ...........................................................
Pangkat : ...........................................................
NRP/NIP : ...........................................................
Jabatan : ...........................................................
Satuan Organisasi : ...........................................................
Nama : ...........................................................
Pangkat : ...........................................................
NRP/NIP : ...........................................................
Jabatan : ...........................................................
Satuan Organisasi : ...........................................................
Telah
menyampaikan pemberitahuan penolakan atas keberatan yang diajukan oleh :
Nama : ...........................................................
Pangkat : ...........................................................
NRP/NIP : ...........................................................
Jabatan : ...........................................................
Satuan Organisasi : ...........................................................
Sesuai
surat
Demikian
Berita Acara Penyampaian ini saya buat dengan sebenarnya mengingat sumpah
jabatan dan untuk menguatkannya ditanda tangani pada waktu dan tempat tersebut
diatas.
Yang
Menerima Yang
Menyampaikan
( ……………………
) (
…………………… )
Saksi-saksi
|
1.
Nama : ..........................
Pangkat : ..........................
NIP. : ..........................
Tanda tangan : ..........................
|
2.
Nama : ..........................
Pangkat : ..........................
NIP. : ..........................
Tanda tangan : ..........................
|
WAS-15B
NOTA
DINAS
Kepada
Yth : JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
: Jaksa Agung Muda Pengawasan
Tanggal : ………………….
20 …..
Nomor : ND-……../R/H/……/……/20….
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Penrebitan
Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat terhadap Sdr. ….pada
KEJATI/KEJARI….*)
Menindak lanjuti surat
Laporan
pengaduan dari ……… dan hasil pemeriksaan tersebut dilakukan oleh ………….
(pangkat, NIP, jabatan) berdasarkan surat
Bapak
Jaksa Agung R.I. sesuai disposisinya tanggal …. Pada Nota Dinas kami nomor :
ND-……… tanggal ……….., menyetujui untuk tetap menjatuhkan hukuman disiplin
tingkat berat berupa “……”, sesuai pasal 6 ayat (4) huruf …….. PP Nomor 30 Tahun
1980.
Untuk
penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat tersebut
adalah menjadi kewenangan Saudara sesuai dengan pasal 2 ayat 1 KEPJA Nomor :
KEP-040/JA/04/1988 tanggal 22 April 1988 tentang Delegasi wewenang Penjatuhan
Hukuman Disiplin.
Demikian
untuk maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
JAKSA AGUNG
MUDA PENGAWASAN
TEMBUSAN :
1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I.
(Sebagai laporan)
2. YTH. SDR. JAM BIN
3. A R S I P .
CATATAN
:
*) coret yang tidak perlu
KEJAKSAAN………………….. WAS-15
…………………………………..
R
A H A S I A
KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NAMA : ……………………….. JABATAN : ………………………..
PANGKAT : ……………………….. N I P : ………………………..
|
NO.
|
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
|
|
KET.
|
||
|
PEJABAT
|
NOMOR
|
TANGGAL
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
…………………20………….
INSPEKTUR/KAJATI/KAJARI
*)
CATATAN
:
1. Kartu ini diisi lengkap, bila ada pegawai yang telah
dijatuhi hukuman disiplin
2. Kolom keterangan diisi dengan penjelasan ada tidaknya
pengajuan keberatan kepada BAPEK.
3. Masing-masing satu lembar dikirimkan kepada :
-
Jaksa Agung Muda Pengawasan Cq. SES
JAM WAS
-
Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum
*) coret yang
tidak perlu
WAS-19
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
TAHUN……………………………….
KEJAKSAAN………………..
|
NO URUT
|
BULAN PEMERIKSAAN
|
SATUAN KERJA KEJAKSAAN YANG DIPERIKSA
|
PEJABAT YANG MEMERIKSA
|
SASARAN
|
LAMA PEMERIKSAAN
|
JUMLAH PEMERIKSA
|
KET.
|
|
|
L.K
|
D.K
|
|||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KETERANGAN
:
L.K : LUAR
KOTA
D.K : DALAM
KOTA
L.WAS-1
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
(INSPEKSI UMUM / PIMPINAN ) *)
I.
PENDAHULUAN
1. Dasar Pelaksanaan Inspeksi
2. Petugas yang melaksanakan inspeksi
3. Waktu pelaksanaan inspeksi
4. Sasaran Inspeksi
5. Tata Tertib pelaksanaan inspeksi
II.
HASIL
PEMERIKSAAN
Data yang ditemukan dalam pelaksanaan inspeksi yang
diedit dari hasil PKP (Program Kerja Pemeriksaan).
III. ANALISA
Pembahasan yang didasarkan pada data dan fakta,
dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan
Pimpinan.
IV. KESIMPULAN
Penilaian yang diperoleh dari hasil analisa.
V.
PENDAPAT/PENILAIAN
Penilaian yang diberikan atas hasil inspeksi
VI. SARAN
Saran yang disampaikan kepada atasan untuk
pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
VII. PENUTUP
………………….20…………….
MENGETAHUI :
PIMPINAN INSPEKSI PELAKSANAAN
INSPEKSI
LAMPIRAN
1. XX
2. Berita Acara Inspeksi
3. Lain-lain yang perlu sehubungan dengan inspeksi di
maksud.
CATATAN :
1. L.H.P. dijilid dengan baik
2. Sampul dari kertas karton warna biru (warna pengawasan)
3. Diberi judul Laporan Hasil Pemeriksaan inspeksi Umum
atau Pimpinan
4. Ukuran kertas folio
5. Tolok ukur : - Kurang : 01 – 60
-
Cukup : 61 – 75
-
Baik : 76 – 90
-
Amat baik : 91 – 100
*)
coret yang tidak perlu
KEJAKSAAN........................... L.
WAS-2
..............................................
Nomor : R- …………………………………
Sifat : Rahasia
Lampiran : KEPADA
Perihal : Laporan Pelaksanaan BAPAK
JAM WAS / KEPALA
Petunjuk Penertiban KEJAKSAAN TINGGI*)
………………………………….
DI
–
………………………….
Memenuhi surat
|
NO
|
JUKTIB
|
PELAKSANAAN PETUNJUK
PENERTIBAN
|
KET.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
PEMBINAAN
1. Kepegawaian dan Tugas Umum.
2. Keuangan, Perleng-kapan dan proyek Pembangunan.
a. Bendaharawan Rutin
1.
Bendaharawan Rutin/UYHD diwajibkan menggunakan BKU dan BKP sesuai dengan
SKEP Men Keu Nomor : 332/M/V/1968
2. dst
|
1. Bendaharawan Rutin/UYHD telah melengkapi dengan BKU dan BKP
sesuai dengan SKEP Men Keu Nomor : 332/M/V/1968
2. dst
|
Copy
masing-masing buku yang diperbaiki terlampir
|
|
II.
|
INTELIJEN
a.
dst
|
INTELIJEN
a.
dst
|
|
|
III.
|
TINDAK PIDANA UMUM
a.
dst
|
TINDAK PIDANA UMUM
a.
dst
|
|
|
IV.
|
TINDAK PIDANA KHUSUS, PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
a.
dst
|
TINDAK PIDANA KHUSUS, PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
a.
dst
|
|
|
V.
|
PENGAWASAN
|
|
|
Demikian untuk maklum.
KAJATI/KAJARI ……*)
*)
coret yang tidak perlu
KEJAKSAAN........................... L.
WAS-3
..............................................
LAPORAN
HASIL PEMANTAUAN
I.
PENDAHULUAN
Dasar pelaksanaan Pemantauan
Petugas yang melaksanakan Pemantauan
Waktu mengadakan Pemantauan
Sasaran pemantauan
II.
HASIL TEMUAN PEMANTAUAN
Data dan fakta yang ditemukan pada waktu pemantauan
III.
SARAN-SARAN
Saran yang disampaikan kepada atasan untuk pertimbangan dalam pengambilan
keputusan, termasuk uraian yang berisikan hal-hal yang harus diperbaiki dan
wajib mendapat perhatian.
IV.
PENUTUP
……………………20…….
…………………………….
(……………………………)
LAMPIRAN :
1.
Surat
2.
Berita Acara Pemantauan
3.
Lain-lain yang perlu
sehubungan dengan Pemantauan
KEJAKSAAN........................... L.
WAS-4
..............................................
LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN
(INSPEKSI
KASUS)
Sehubungan dengan Surat
I.
PERMASALAHAN
Hal-hal yang ditemukan dalam pelaksanaan inspeksi atau informasi/pengaduan
yang diterima.
II.
DATA
1.
Hasil pemeriksaan terlapor,
pelapor dan orang-orang yang terkait dengan identitas lengkap.
2.
Bukti-bukti yang terkait
dalam permasalahan.
3.
Hukuman disiplin yang pernah
dijatuhkan.
Perbuatan tercela yang dilakukan oleh yang bersangkutan
-
tanggal dan nomor Surat Keputusan
-
ketentuan/pasal perbuatan
yang dilanggar
III.
ANALISA
Pembahasan yang didasarkan pada data dan fakta, dikaitkan dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan pimpinan.
IV.
KESIMPULAN
Terbukti atau tidaknya
peristiwa/perbuatan yang dilaporkan/diadukan.
Pwelaku-pelaku yang
bertanggungjawab.
V.
PENDAPAT
1.
Uraian tentang kesalahan
yang diperbuat terlapor berdasarkan pasal-pasal/ketentuan yang berlaku.
2.
Hal-hal yang
memberatkan/meringankan terlapor.
VI.
SARAN
1.
Terhadap Sdr………(pangkat,
NIP, jabatan) supaya dijatuhi hukuman…..sesuai dengan ketentuan
pasal………………………………….
2.
Apabila tidak terbukti
disarankan supaya pemeriksaan dihentikan, kecuali dikemudian hari ditemukan
data dan fakta baru.
………………………………………
INSPEKTUR / ASWAS / PEMERIKSA *)
………………………………………….
CATATAN
:
Supaya
dilampirkan :
1.
LAPDU
2.
Surat
3.
Berita Acara Pemeriksaan
4.
Bukti-bukti terkait
*)
Coret yang tidak perlu
L.WAS-5
LAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN
BULAN : ..........................................
KEJAKSAAN : ....................................
|
NO
URUT
|
TANGGAL
PENERIMAAN
|
SUMBER
LAPDU
|
TERLAPOR
(NAMA,PANGKAT,
JABATAN,NIP)
|
URAIAN
SINGKAT
PERBUATAN
|
PROSES
PENANGANAN
|
|
TIDAK
TERIMA
|
||||
|
TP
5000
|
NON
TP
5000
|
PEJABAT
|
NO.
& TGL
|
MELANGGAR
PASAL
|
HUKUMAN
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REKAPUTILASI
:
TP.
5000 NON
TP. 5000
SISA BULAN LALU : KASUS :
KASUS
MASUK DALAM BULAN LAPORAN : KASUS :
KASUS
J U M L A H : KASUS :
KASUS
DISELESAIKAN DALAM BULAN LAPORAN : KASUS :
KASUS
SISA AKHIR BULAN LAPORAN : KASUS :
KASUS
PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN (L.WAS-5)
Bentuk Laporan ini bersifat bulanan dimana didalamnya memuat
kasus yang belum dapat diselesaikan sebelum bulan laporan satu-persatu,
ditambah dengan kasus yang diterima dalam bulan laporan.
Kolom
1 : Nomor urut untuk tiap bulan
2 : Tanggal
penerimaan surat/laporan yang merupakan tanggal pencatatan agenda.
3 : Menyebut sumbernya
dengan jelas seperti pada penjelasan Buku Induk LAPDU (B.WAS- ).
4 : Sama dengan penjelasan
pengisian Buku Induk LAPDU kolom 4 (B.WAS-1).
5
: Sama dengan penjasalan
pengisian Buku Induk LAPDU (B.WAS-1).
6 : Diisi dengan proses penyelesaian terakhir kasus
tersebut, bila belum ada keputusan seperti tercantum dalam kolom 7, 8, 9, 10
dan 11.
Juga dengan
menyebutkan nomor dan tanggal surat
7 : Diisi dengan proses
penanangan yang tercantum dalam kolom 7 s/d 15 Buku Induk LAPDU (B.WAS-1)
secara kronologis.
8 : Sama dengan isi kolom
16 Buku Induk LAPDU.
9 : Sama dengan isi kolom
17 Buku Induk LAPDU.
10 : Sama dengan isi kolom
18 Buku Induk LAPDU.
11 : Sama dengan isi kolom
19 Buku Induk LAPDU.
12 : Sama dengan isi kolom
12 Buku Induk LAPDU.
13 : Diisi dengan catatan
yang dianggap perlu.
CATATAN :
1.
Bila kasus dalam bulan
tersebut sudah ada penyelesaian (sudah mengisi kolom 8, 9, 10, 11 atau 12) maka
dalam laporan bulan selanjutnya tidak dimasukkan lagi.
2.
Contoh Rekapitulasi :
Sisa bulan lalu : 04 kasus
Masuk dalam bulan laporan : 08 kasus
Jumlah : 12 kasus
Diselesaikan dalam bulan laporan : 05 kasus
Sisa akhir bulan laporan : 07 kasus
KEJAKSAAN
.............................. L.WAS-7
.....................................................
LAPORAN BULAN TEMUAN BPKP/BPK/DIRJEN
ANGGARAN
BULAN : ................................. TAHUN : ........................
|
NO
|
TEMUAN
|
NO.
KODE
TEMUAN
|
LAPORAN
TINDAK LAJUT
|
KET.
|
||||
|
BPKP
|
BPK
|
DIRJEN
ANGGARAN
|
TGL./NO.
|
TINDAKAN
PENYELESAIAN
|
TINGKAT
PENYELESAIAN
(Pemutakhiran
data)
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
Nomor kode temuan BPKP / BPK / Dirjen Anggaran
|
Tanggal / Nomor
|
Uraian singkat tindak lanjut penyele-saian
|
Pemutakhiran data penyelesaian terakhir
|
|
....................................... 20 ...........
INSPEKTUR/KAJATI/KAJARI
CATATAN : 1. LAPBUL
dari KEJARI disampaikan kepada KAJATI dantembusan kepada JAMWAS
2.
LAPBUL dari KEJATI
disampaikan kepada JAMWAS dan tembusan kepada Inspektur Keuangan, Perlengkapan
dan Proyek Pembangunan.
3.
Bentuk L.WAS-7 ini dibuat
untuk masing-masing lembaga/instansi pengawasan fungsional externpemerintah
(BPKP/BPK/Dirjen Anggaran).
KEJAKSAAN
.............................. L.WAS-6
.....................................................
LAPORAN
BULANAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BULAN :
........................................ 20 .................
|
NO
|
NAMA
PANGKAT,
NIP,JABATAN
|
URAIAN
SINGKAT
PERBUATAN
|
MELANGGAR
PASAL
|
JENIS
HUKUMAN
DISIPLIN
YANG
DIJATUHKAN
|
|
TANGGAL
PELAKSANAAN
HUKUMAN
|
KET.
|
||
|
PEJABAT
|
NOMOR
|
TANGGAL
|
|||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.WAS-1
BUKU INDUK LAPDU
TAHUN : ...................
|
NO
URUT
|
TANGGAL
PELAKSANAAN
LAPDU
|
SUMBER
LAPDU
|
TERLAPOR (NAMA, PANGKAT,
JABATAN, NIP)
|
URAIAN
PERBUATAN
|
PROSES PENANGANAN
|
PUTUSAN
|
KET
|
||||||||||||
|
TP
5000
|
NON
TP
5000
|
TELAAHAN (WAS-1)
|
PEMERIKSAAN
|
LBP
|
TELAAHAN
|
TIDAK
TERBUKTI
|
TERBUKTI
|
PEMBERITAHUAN
BENCANA
PENJATUHAN
HUKUMAN
|
KEBERATAN/
TIDAK
KEBERATAN
|
PEJABAT
|
NO.
DAN
TGL
|
MELANGGAR
PASAL
|
HUKUMAN
|
||||||
|
KEJAGUNG
|
KEJATI
|
||||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETUNJUK
PENGISIAN BUKU INDUK LAPDU (B.WAS-1)
Kolom 1 : Nomor
urut untuk tiap tahun.
2 : Tanggal
penerimaan surat/laporan yang merupakan tanggal pencatatan di agenda.
3 : Bila
dari DEPUTI V BIDANG AKUNTABILITAS APARATUR MENEG-PAN dengan menyebut Nomor dan
tanggal suratnya.
4 : Bila
sumbernya dari masyarakat diharuskan menyebut pengirimannya serta tempatnya dan
tanggal pengiriman,
Misal : Polan, Curup 3 Juni 1999 ;
Harian
KOMPAS, edisi 3 Mei 1999
5 : Jika
yang dilaporkan lebih dari seorang, harus dicatat semua terlapor dilengkapi
identitas nama, pangkat, jabatan, NIP/NRP.
6 : Dengan
menyebut perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor.
7 : Diisi
dengan tanggal telaahan.
8 : Diisi
dengan tanggal disposisi JAMWAS.
9 : Diisi
dengan tanggal dan nomor surat
10 : Diisi
dengan tanggal, nomor surat
11 : Diisi dengan tanggal telaahan.
12 : - Diisi dengan tanggal, nomor surat
- Untuk kasus TP 5000, dengan menyebut nomor,
tanggal surat
13 : - Diisi dengan tangga, nomor Nota Dinas JAMWAS
mengenai usul penjatuhan hukuman disiplin.
- Untuk kasus TP 5000 dengan mencatumkan nomor,
tanggal surat
14 : Diisi
dengan tanggal, nomor WAS-12 atau WAS-12A
15 : Diisi dengan tanggal, nomor surat
16 : Diisi
dengan pejabat yang memberi putusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(KEPJA Nomor : KEP-040/JA/04/1988 tanggal 22 April 1988).
Contoh :
Jaksa Agung R.I. : untuk hukuman disiplin tingkat berat yang
tercantum dalam pasal 6 ayat 4 huruf c dan d, seluruh pegawai Kejaksaan.
JAM BIN : untuk hukuman disiplin tingkat berat dalam
pasal 6 ayat 4 huruf a dan b dilingkungan JAM BIN dan seluruh pegawai di KEjATI
dan KEJARI.
KEJATI/Pejabat
Eselon II : untuk hukuman disiplin tingkat ringan dan
sedang seperti tercantum dalam pasal 6 ayat 2 dan 3 huruf a, dalam lingkungan
masing-masing.
17 : Dengan
mencantumkan tanggan dan nomor surat
18 : Mengisi
dengan pasal yang dilanggar sesuai dengan keputusan.
19 : Menyebutkan
jenis hukuman yang dijatuhkan dan pasalnya.
Misal :
membebaskan yang dijatuhkan dari jabatannya selaku KAJARI. (Pasal 6 ayat 4
huruf b).
20 : Diisi
dengan catatan yang dianggao perlu.
CATATAN :
-
Buku Induk LAPDU ini sekaligus berfungsi
sebagau agenda penerimaan surat khusus bagi laporan pengaduan.
-
Agar dibuat rekapitulasi setiap bulan.
KEJAKSAAN
.............................. B.WAS-2
.....................................................
BUKU RIKSA LAPDU
|
NO
|
TANGGAL
PEMERIKSAAN
|
ASAL
NO DAN TGL PERIHAL
|
ISI RINGKAS
LAPDU
|
IDENTITAS
TERLAPOR
|
DISPOSISI
JAMWAS/INSPEKTUR/
IRBAN/KAJATI/KAJARI/
ASWAS*)
|
PENDAPAT DAN SARAN
KAJATIU/KAJARI*)
|
TELAAHAN/PENYELESAIAN/
RIKSA/ASWAS/IRBAN/
INSPEKTUR*)
|
PROSES
PENANANGAN
LAPDU
|
KET.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CATATAN : 1. Dibuat dan disimpan oleh
Pemeriksa/ASWAS/IRBAN.
2. Setiap akhir bulan buku tersebut ditutup dan
ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung serta
dibuatkan rekapitulasinya.
*) coret yang tidak perlu.
KEJAKSAAN
.............................. B.WAS-4
.....................................................
BUKU TEMUAN BPKP/BPK/DIRJEN
ANGGARAN
|
NO
|
TEMUAN
|
NO. KODE
TEMUAN
|
LAPORAN TINDAK LANJUT
|
PEMUTAKHIRAN DATA
|
KETERANGAN
|
|||
|
BPKP
|
BPK
|
DIRJEN
ANGGARAN
|
Tgl.No. Surat
|
Tindakan Penyelesaian
|
Tingkat Penyelesaian
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CATATAN : Buku Temuan BPKP/BPK/DIRJEN
ANGGARAn dibuat dan disimpan oleh :
1.
Tingkat Kejaksaan Negeri : Pemeriksa
/ KAJARI
2.
Tingkat Kejaksaan Tinggi : ASWAS
3.
Tingkat Kejaksaan Agung : IRBAN
Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan.
4.
Setiap bulan ditutup dan
ditanda tangani oleh Pemeriksan/ASWAS/IRBAN Keuangan, Perlengkapan dan Proyek
Pembangunan serta diketahui oleh atasan langsung.
5.
Buku B.WAS-4 ini dibuat
untuk masing-masing lembaga/instansi pengawasan fungsional extren pemerintah
(BPKP/BPK/Dirjen Anggaran).
KEJAKSAAN
.............................. B.WAS-3
.....................................................
BUKU
INDUK HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
NO
|
NAMA
|
PANGKAT,NIP,
JABATAN
|
MELANGGAR
PASAL
|
URAIAN SINGKAT
PERBUATAN
|
HUKUMAN
DISIPLIN YANG
DIJATUHKAN
|
KEPUTUSAN
|
TANGGAL
PELAKSANAAN
HUKUMAN
|
KET
|
||
|
PEJABAT
|
NOMOR
|
TANGGAL
|
||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CATATAN : Dibuat dan dikelola oleh :
Ditingkat Kejaksaan Agung :
Sekretariat JAM Pengawasan
Ditingkat Kejaksaan Tinggi :
Asisten Pengawasan
Ditingkat Kejaksaan Negeri :
Pemeriksa / KAJARI
No comments:
Post a Comment