Pidana Penjara

Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia

1

BAB I

PENDAHULUAN

“Want waar blijven we, als zelfs de overheden de gevangenen

vergeten. Waar gaat het heen, als de ambtenaren alleen nog

rapporten met cijvers aan elkaar doorgeven en als de uren, de

kostbare uren van een mensenleven nlet meer tellen.”

-Maria de Groot -

A. Alasan Penulisan

alah satu jenis pidana yang paling umum di dunia adalah pidana

penjara. Ada sorotan yang tajam atas fungsi pidana penjara tersebut

akhir-akhir ini1 dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun turut

mengarahkan perhatiannya yang sungguh-sungguh.2

Pencegahan kejahatan dan pembinaan terpidana merupakan hal

yang menjadi kesibukan PBB dalam seksi Social Defence dari

Sekretariat Jenderal PBB itu (1 Desember 1950) dengan kongreskongresnya

setiap lima tahun sekali. Hal ini mendapat dorongan pula

dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya berupa Universal

Declaration of Human Rights (10 Desember 1948).

Begitulah kita lihat perhatian yang terus berkembang terhadap

pidana penjara telah muncul secara umum di beberapa negara di dunia

dewasa ini dan tidak pula ketinggalan kita di tanah air kita di Indonesia

ini.3 Mengapa pidana penjara tersebut belakangan ini mendapat sorotan?

Pengalaman menggunakannya dalan rentetan waktu yang panjang

selama ini, sejak munculnya pidana penjara itu sebagai salah satu

bentuk dari pidana hilang kemerdekaan yang menggantikan pidana

1 Rijksen, R. Achter slot en grendel, Samson uitgeverij NV Alphen aan den rijn, 1972, 2e,

herziene druk.h.12: In ons recntstelsel is de meest ingrijpende straf de gevangenisstraf. De

greschiedemis van deze straf, de huidige vorm van strafexecutie en enkels bespiegelingem over het

sanctiestelsel in de toekomst, wormenhet onder werp van dit boek.

2 Suyanto, Pembinaan nara pidana adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Majalah Pemasyarakatan No.3 Tahun 1977, Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga hal.15.

3 Ibid, hal. 17-18: Sebagai langkah pertama ialah Sahardjo, sebagai Menteri Kehakiman

pada tahun 1960-1963 dengan SK-nya No.JS 8/120/17 tanggal 6 Desember 1960 (Tambahan

Lembaran Negara No.2349 tahun 1960) menetapkan bahwa pohon beringin dengan perkataan

“pengayoman” sebagai lambang hukum, untuk dipakai sebagai lambang oleh Departemen

Kehakiman agar menjadi penyuluh bagi para petugasnya, terutama dalam membawa hukum,

menjalankan peradilan dan memberi keadilan, dalam memperlakukan para terpidana (nara pidana).

S

Bab I: Pendahuluan

badan, dirasakan tidak dapat diharapkan tidak mencapai sasarannya agar

kejahatan dapat ditekan dan dicegah dengan menggunakannya, malahan

di antara pendapat-pendapat di beberapa negara dewasa ini ada yang

begitu tajam sampai menginginkan dihapuskannya pidana penjara

tersebut, untuk diganti dengan jenis pidana yang baru.

Kita di Indonesia dewasa inipun turut terlibat menyoroti jenis

pidana penjara ini, baik karena dipengaruhi oleh pandangan-pandangan

modern dari luar negeri4, maupun karena didorong oleh kepribadian

bangsa kita Indonesia yang semakin dihayati dan ingin diamalkan,

sebagaimama terbukti dengan adanya Tap.MPR No.II/MPR/1978

tentang Pedoman, Pernghayatan dan Pengamalan Pancasila.5

Dalam perkembangannya di Indonesia tampak adanya keinginan,

untuk mengganti pidana penjara tersebut dengan “pidana pemasyarakatan”.6

Apakah dalam hal ini pidana pemasyarakatan itu benar-benar bersifat sebagai

jenis pidana yang baru atau bukan? Pidana pemasyarakatan menurut hemat

saya hanya memberikan pengertian bagaimana cara pidana penjara ingin

dilaksanakan di Indonesia dewasa ini.

Sejak tahun 19647 pelaksanaan pidana penjara di Indonesia

mendapat bentuknya yang baru yakni “sistem pemasyarakatan”, dimana

rumah-rumah penjara dirubah menjadi Lembaga Pernasyarakatam (LP).

Sistem ini dinyatakan sebagai pengganti sistem kepenjaraan yang

didasarkan. atas Reglemen Penjara tahun 1917 (Stbl.1917-708) dan

ingin dilaksanakan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia,

Pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut di atas jikalau “pidana

pemasyarakatan” dirasakan sebagai jenis pidana baru yang akan

menggantikan pidana penjara di Indonesia, sekaligus pula sebagai

konsekuensi dipakainya sistem pemasyarakatam itu maka menurut

hemat saya telah terjadi pencampuradukan pengertian antara apa yang

dimaksudkan sebagai jenis pidana (strafsoort) dengan cara (sistem)

bagaimana jenis pidana itu akan, dilaksanakan.

4 Sudarto, Suatu dilemma dalam pembaharuan sistem pidana Indonesia, Pusat Studi

Hukum dan Nasyarakat Fakultas Hukuim Universitas Diponegoro, 1974, hal. 33. Setelah diadakan

sekedar peninjauan tentang beberapa tanda ciri dari aliran “defense sociale” (nouvelle), ternyata

karakteristik dari sistem pidana dari Konsep Rencana KUHP tahum 1972 sejalan dengan aliran

tersebut. Hemat saya perkembangian yang demikian itu memang sewajarnya, akan tetapi ini tidak

bierarti bahjwa saya menyetujui semua apa yang tercantum dalam Konsep itu.

5 Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pacasila.

6 Konsep LPHN :

4 / 1972

40 .. LPHN .. 23 .. 72

7 Sahetapy J. E., Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Penerbit

Alumni, 1979, hal. 24.

Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia

3

Benarkah pidana penjara tidak dapat dan tidak ingin kita

gunakan lagi sebagai salah satu jenis dalam stelsel pidana kita dan

mencari jenis yang baru sebagai penggantinya? Ataukah kita sebenarnya

akan tetap menggunakannya akan tetapi agar di dalam hal

pelaksanaannya memakai cara atau sistem yang lebih sesuai?8 Tegasnya

yang kita inginkan terutama adalah cara atau sistem, pelaksanaan pidana

penjara yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian serta pandangan hidup

bangsa kita dalam arti hukum penitensiernya.9 Hal itu semua akan

mewarnai sikap Bangsa Indonesia dalam menyaring aliran-aliran

modern di dunia dewasa ini, memberi garis yang lebih jelas kepada hal

Individualisasi dan diferensiasi pemidanaan di Indonesia termasuk hal

reklasering.10

Permasalahan yang saya sebutkan di atas tidak dapat dibiarkan

berlarut-larut. memecahkan permasalahan itulah yang menjadi alasan

saya untuk menyusun disertasi ini. Janganlah kita lupakan bahwa di

dalam Lembaga Pemasyarakatan11 di Indonesia saat ini nara pidana

menanti-nanti untuk setiap detiknya yang berharga dari kehidupan

seorang manusia untuk apa ia dipidana. Sejalan dengan usaha yang

sungguh-sungguh untuk mennciptakan KUHP Nasional, pemikiran atas

pemecahan permasalahan di atas saya rasakan pula sebagai sesuatu yang

kiranya patut disumbangkan sebagai amal ilmiah biar bagaimanapun

kecil artinya.

B. Permasalahan dan Pendapat

Pada bagian akhir uraian di atas telah tergambar masalahnya

yang kita singgung secara tidak langsung berupa: Benarkah pidana

8 G. Suyanto, Op. cit hal. 20: Demikian di atas ini antara lain yang menjadikan

pemasyarakatan itu sebagai suatu cara perlakuan terhadap nara pidana/bekas nara pidana dan anak

piara negara yang mempunyai national identy, mempunyai Indonesian identy, Mempunyai corak

khas Indonesia.

9 E. Utrecht, Hukum Pidana II, PT Penerbit Universitas, Bandung, 1965, hal. 258: Pompe

(hal. 296-297) mengemukakan bahwa perubahan-perubahan dalam Strafwetboek sejak tahun 1886

itu menjadi akibat makin lama makin besar pengaruhnya pelajaran prevensi khusus (speciale

preventie) terutama pelajaran mengenai memperbaiki manusia yang telah melanggar. Tanpa sifat

pembalasan dari hukuman itu dihilangkan, masih juga tujuan sistem hukuman itu makin lama

makin diarahkan kejurusan memperbaiki kepribadian pelanggar sehingga ia dapat disalurkan

kembali ke dalam masyarakat sebagai manusia yang berguna.

10 Bandingkan, Sudarto, Op.cit. hal. 35: … kalau nanti KUHP Nasional termasuk sistem

pidananya sudah menjadi kenyataan, maka pada saat berlakunya harus pula ada "Undang-undang

pelaksanaan pidana (Strafvollzuggesetz), sebab kalau pada saat itu peraturan ini tidak ada, maka

kita seolah-olah bergerak di ruang yang hampa udara.

11 E, Utrecht, Op.cit. hal. 260: Di samping individualsasi dari hukuman serta diadakannya

diferensiasi dalam sistem hukuman itu maka juga penyaluran kembali dari yang terhukum ke dalam

masyarakat, antara lain dengan mengadakan lembaga hukum penitensier reclassering, yaitu

pendidikan dari yang terhukum di luar penjara dan tempat kurungan lain, dalam masyarakat sendiri

yang akan menerima kembali yang terhukum itu. Lihat pula tabel XVIII hal. 157.

Bab I: Pendahuluan

4

penjara tidak dapat dan tidak ingin kita gunakan lagi sebagai salah satu

jenis dalam stelsel pidana kita dan mencari jenis yang baru sebagai

penggantinya? Ataukah kita sebenarnya ingin tetap menggunakannya

akan tetapi agar di dalam pelaksanaannya memakai cara atau sistem

yang lebih sesuai?

Timbulnya keinginan untuk mengganti pidana penjara dengan

“pidana pemasyarakatan” di Indonesia, merupakan penyamaan

pengertian antara pidana penjara sebagai suatu “jenis” pidana dengan

“cara” bagaimana jenis pidana tersebut akan dilaksanakan, hal mana

tidak seharusnya demikian. Penggantian pidana penjara sebagai salah

satu jenis pidana dalam stelsel pidana Indonesia merupakan masalah

yang berlainan dengan adanya maksud untuk pengembangam cara

pelaksanaannya yang akan disesuaikan dengan pandangan hidup Bangsa

Indonesia, Pancasila. Inti masalah adalah apakah pidana penjara akan

diganti dengan jenis yang baru ataukah hanya cara pelaksanaannya.

Menurut hemat saya risalah yang dihadapi dewasa ini di Indonesia

adalah mengenai cara pelaksanaan pidana penjara tersebut.

Dalam beberapa tahun belakangan ini sorotan-sorotan terhadap

pidana penjara terlihat dimana-mana. Eduard Kern menuliskan sebagai

berikut:

“Kebijakan yang keras di Texas mencerminkan sikap lama yang

tetap bertahan bahwa hukuman merupakan balas dendam

masyarakat yang wajar. Setiap saat yang dilalui di dalam

penjara seharusnya merupakan peringatan keras bagi para nara

pidana bahwa mereka berada di sana untuk dihukum. Banyak

para ahli kuno, yang berpendapat bahwa kehilangan kebebasan

seseorang telah merupakan hukuman yang cukup berat dan

sebaiknya usaha-usaha ditujukan untuk membuat agar

kehidupan di penjara dapat tertahankan atau ditolerir. Penjara

sangat bersifat menghukum secara tidak perlu, demikian kata

John Irwin ahli sosiologi dari Universitas di negara bagian San

Francisco. Kita harus membuat kehidupan di penjara sedapat

mungkin seperti kehidupan di luar. Pembicaraan seperti ini

membuat Estelle Texas menjadi tertawaan. Usaha-usaha untuk

membuat kehidupan di penjara seperti dunia yang nyata

ditanggapi seperti suatu lelucon baik oleh para nara pidana

sendiri maupun oleh staf. Setiap orang yang berpendapat lain

berarti menutup matanya terhadap kenyataan”.12

12 Eduard-Kern, LIFE, August 1979, hal.88, dengan judul tuisan: Is this any way to run a

prison? The experts are at odds. “The tough policy in Texas reflects an old but persistent attitude

that a sentence is society's just, revenge, every moment spent in prison) should be a harsh reminder

to the criminals that they are there to be punished, Host experts nowadays consider losing one's

liberty punishment enough and that efforts would be better spent in trying to make prison life

tolerable. “Prisons are so unnecessarily punitive, says San Francisco State University Sociologist

Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia

5

Di Negeri Belanda, Van Hattum menulis pula sebagai berikut:

“Pidana penjara diartikan sebagai segala perampasan

kemerdekaan yang merupakain pidana dengan berada di dalam

penjara. Saya menyatakan bahwa pidana penjara itu sudah kuno.

Begitulah lebih banyak disebut orang. Akan tetapi saya ingin

juga membuktikan bahwa pemerintah pada saat ini sedang

berusaha dengan sepenuhnya untuk menghapuskan pidana ini

dari stelsel pidana kita. Dengan itu timbulah pertanyaan yang

bergelora apakah yang akan kita tetapkan sebagai

penggantinya? Kita belum dapat dan tetap menjawab bahwa kita

belum tahu”.

Van Hattum mengingatkan pula akan apa yang dinyatakan oleh

Rijksen dalam pidatonya (rede 1961), sebagai berikut:

“bahwa hampir di semua negara melalui ahli-ahli hukum

pidana, ahli-ahli hukum penitensier, ahli-ahli psychiatri dan

petugas reklasering berulang-ulang disebutkan bahwa pidana

penjara itu memberikan pengaruhnya yang lebih buruk kepada

nara pidana dari pada sebaliknya”.13

Dalam essay 200 Tahun Crime and Punishment di Amerika

(1776-1976) James Q. Wilson, professor of government pada Harvard

University, menyatakan:

“Kita salah. Kita sampai pada kenyataan yang tidak

menggembirakan bahwa polisi jarang sekali dapat mencegah

kejahatan dan paling tinggi hanya mampu memecahkan?

pelanggaran-pelanggaran kecil saja. Beratus-ratus studi

eksperimental mengenai perlakuan terhadap para nara pidana

mencapai kesimpulan yang sama: tidak perduli bentuk

rehabilitasi macam apapun yang diambil, kejuruan atau

pendidikan akademik, konseling individual atau kelompok,

pidana jangka pendek atau panjang, percobaan atau perjanjian

(parole), namun tak akan pernah berhasil. Akhirnya kita harus

mengakui bahwa sangat naif bila kita beranggapan bahwa kita

John Irwin. ‘We should aim at making prisons as much like life on the outside as posible’, Such talk

moves Texas’s Estelle to scorn. ‘Efforts to make prison seem like the real world are seen as a joke

by both prisoners and staff’, he says ‘Anyone who thinks differently is closing his eyes to reality’.

“Gevangenisstraf te verstaan als alle vrijheidsbeneming als straf door opsluiting in gesloten

inrichtingen. Ik stel dat de gevangenisstraf obsoluut is. Dat Is wel meergezegd. Maar ik wil ook

betogen dat hat dus de hoogste tijd is dat de regering met grote voortvarendheid alles in het werk

moet stellen om deze straf uit ons straf stelsel te doen verduijnen. Daarbij komt dan de brandende

vraag: wat stellen wij er voor in de plaats? We kunnen werkelijk niet maar blijven zeggen, dat we

het niet weten”

13 WFC van hattum, afschaffing van de gevangenisstraf Balans No.8, September 1975, hal.

29: “dat in vrijwel alle landen door strafjuristen, penitentiaire deskundigen, psychiaters en

reclasseerders er telkens op wordt gewezen dat de gevangenisstraf op de gedetineerden eerder een

negatieve dan een positieve invloed heeft”.

Bab I: Pendahuluan

6

dapat merubah tabiat seorang terhukum yang telah mengabaikan

sebagian besar dari kehidupannya terhadap segala macam

bentuk kejahatan. Akan tetapi apabila penjara tidak dapat

merehabilitasinya, setidak-tidaknya penjara dapat menghukum

dan mengasingkannya”.14

Di Indonesia sorotan terhadap fungsi pidana menurut hemat

saya, membawa kita ke dalam dua masalah yang segera mengharuskan

kita dapat melihat perbedaannya dengan tajam, apakah pidana penjara

sebagai jenis pidana, yang tidak dapat kita gunakan lagi, ataukah cara

atau sistem pelaksanaannya saja yang ingin kita rubah agar sesuai

dengan kepribadian dan pandangan hidup bangsa kita.

Jika masalah pertama yang kita hadapi, maka hal itu jauh lebih

sukar untuk mengatasinya daripada mengatasi masalah yamg kedua.

Sudarto dalam pidato pengukuhan beliau sebagai Guru besar hukum

pidana, pada tanggal 21 Desember 1974, mengingatkan kita mengenai

hal itu sebagai berikut:

“Pembaharuan sistem pidana ternyata tidak semudah yang

diperkirakan orang. Dilema yang dihadapi ialah, apabila hanya

mengadakan revisi dari apa yang ada sekarang maka itu,

bukanlah suatu pembaharuan, dan apabila yang ada itu

ditinggalkan maka harus ditemukan alternatifnya yang tepat,

dan di sinilah dapat timbul kesulitan-kesulitan yang bersifat

dogmatis dan praktis”.15

Sehubungan dengan pandangan beliau itu, jika sebenarnya

ternyata bahwa yang kita hadapi adalah masalah yang pertama yang

menginginkam digantinya pidana penjara itu sebagai salah satu jenis

pidana kita, menurut hemat saya dalam hal itu kita tidaklah akan terlibat

ke dalam kesulitan yang bersifat dogmatis, jika saja hal ini dapat diberi

landasannya atas suatu penelitian terhadap sikap masyarakat kita

dewasa ini mengenai pidana penjara tarsebut (mengenai hal ini lebih

lanjut akan disinggung dalam Bab IV disertasi ini).

Menarik sekali ucapan Rupert Cross yang dialihbahasakan oleh

Sahetapy dalam disertasi beliau sebagai berikut:

“Seorang sarjana hukum pidana yang membatasi pehatiannya

14 James Q. Wilson, Crime and punishment, Bicentennial essay 1776-1976, TIME, April

26, 1976, hal. 54-56: “we were wrong. We are coming to the unhappy realization that the police

can rarely prevent crime and can solve at best only a small fraction of offenses, We now know that

prison cannot rehabilitate offenders. Hundreds of experimental studies on the treatment of

criminals reach the same conclusion: no matter what form rehabilitation takes vocational or

academic training, individual or group counseling, long or short sentences, probation or parole it

does not work. We must finally conceed's that it is naive to suppose we can take a convict who has

devoted a good part of his life to misbehavior of every sort and transform his character. But if

prison cannot rehabilitate at least they can punish and isolate”.

15 Sudarto, op. cit. hal. 33.

Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia

7

dalam hukum pidana dengan mengesampingkan teori-teori

pidana dan pembinaan terhadap para pelanggar bukum, adalah

contoh sarjana hukum yang patut dikasihani”16

Selanjutnya beliau menyatakan bahwa di Indonesia Sahardjolah

yang dapat dianggap sarjana hukum atau orang pertama yang

mencetuskan gagasan yang mengandung konsepsi pemikiran

pemasyarakatan pada tahun 1963, Namun konsepsinya baru bertalian

dengan penggantian nama penjara menjadi lembaga pemasyarakatan.

Pada tahun 1964 tanggal 27 April, istilah penjara diganti dengan istilah

lembaga pemasyarakatan. Penggantian istilah tersebut jelas

mengandung konsepsi pemikiran yang dapat dikatakan revolusioner

terhadap konsepsi sistem pidana dalam konsep sistem hukum pidana

Indonesia yang akan datang.17

Benarkah pemikiran Sahardjo membawa kita kepada masalah

ingin digantinya pidana penjara sebagai salah satu jenis pidana dalam

stelsel pidana Indonesia saat ini?

Kita teringat akan apa yang diajarkan Sudarto di atas tadi bahwa

jika kita ingin merubah suatu jenis pidana kita, maka kita harus

menemukan alternatifnya yang tepat. Apakah konsepsi pemikiran

pemasyarakatan yang dilahirkan oleh Sahardjo itu merupakan suatu

alternatif pengganti bagi pidana penjara?

Sahardjo dalam pidato penerimaan gelar Doktor Honoris

Causanya, 5 Juli tahun 1963, menyatakan:

”Di bawah pohon beringin pengayomam yang telah kami

tetapkan yaitu menjadi penyuluh bagi petugas dalam

memperlakukan terpidana maka tujuan pidana penjara kami

rumuskan:

Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena

dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana

agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota

masyarakat sosialis Indonesia yang berguna”.18

Menurut hemat saya, terdapatnya kata-kata berupa “untuk

menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan terpidana….”

dan kata selanjutnya berupa “maka tujuan pidana penjara kami

rumuskam….”, tidak perlu meragukan kita, dan jelas bahwa “sistem

pemasyarakatan” yang dilahirkan itu merupakan suatu cara

16 Sahetapy, J. E., Ancaman Pidana Mati terhadap pembunuhan berencana, Penerbit

Alumni, 1979, hal. 24.

17 Ibid. hal. 7.

18 G. Suyanto, Op.cit. hal. 18.

Bab I: Pendahuluan

8

melaksankan pidana penjara yang ingin lebih disesuaikan dengan

keinginan kita bangsa Indonesia.19

Sehubungan dengan hal ini mari kita catat apa yang dikuliahkan

Satochid Kertantegara:

“Ketika Sahardjo, SH, Dr. Juris HC menjabat menteri

Kehakiman merangkap Wampa, oleh beliau telah dianjurkan

agar supaya diadakan perubahan yang mengenai sifat pidana

penjara, yaitu harus dipandang dari sudut “pengayoman”,

artinya terhadap seseorang yang dijatuhi pidana penjara itu,

antara lain harus dibina, dididik agar supaya kelak setelah

mereka keluar dan kembali ke dalam masyarakat, mereka

menjadi orang yang berguna akan tetapi walaupun pidana

penjara itu didalam pelaksanaannya harus dijalani di dalam

rumah-rumah penjara yang umumnya bertembok tinggi, namun

sudah sejak dari dahulu, harus diusahakan di dalamnya memberi

pendidikan kepada para nara pidana, maksudnya supaya mereka

kelak setelah kembali ke dalam masyarakat, menjadi anggota

masyarakat yang berguna dan dapat diharapkan dari mereka itu

tidak akan berbuat jahat lagi…...”.20

Menurut hemat saya apa yang tersirat dalam pernyataan

Satochid Kertanegara di atas mengingatkan kita, bahwa sistem

pengayoman tersebut tidaklah asing lagi bagi kita dan bukanlah suatu

hal yang sama sekali baru.21 Bahruddin, Wakil Kepala Direktorat

Pemasyarakatan, tahun 1964 menyatakan pula:

“Pencipta gagasan pemasyarakatan, almarhum Bapak Dr,

Sahrardjo, SH tidak atau belum memberi formulering yang

lengkap tentang pemasyarakatan, akan tetapi beliau dalam

pidatonya dalam upacara penganugerahan gelar Doktor Honoris

Causa dalam ilmu hukum telah mengungkapkan beberapa aspek

mengenai perlakuan terhadap para nara pidana”.22

Selanjutnya Bahruddin menyatakan:

“Dengan menyadari adanya kebutuhan akan ‘treatment system

of prisoners’ berdasarkan kepribadian Indonesia, pada bulan

19 Bandingkan, art 26 Beginselenwet Gevangeniswezen, Nederland: Met handhaving van

het karakter van de straf of de maatregel wordt hun tenuitvoerlegging mede dienstbaar gemaakt

aan de voorbereiding van de terugkeer der gedetineerden in het maatschappelijk leven. B.A. Salim,

Hukum Pidana, beberapa catatan dari penitentiaire recht di negeri Belanda dan di Indoneia,

Fakultas Hukum USU, Medan, 1976, hal. 58.

20 Satochid Kertanegara-diktat-1963/1964 Fak.Hukum UI, Jakarta Medio Oktober 1964,

hal. 190.

21 Bandingkan, R.A.Koesnoen, Politik Penjara Nasional, Penerbitan Sumur Bandung,

1961, mengenai hal Reglemen penjara dan praktek penjara kolonial hal. 39.

22 Bahruddin, Prasaran dalam Konperensi Kerja Direktorat Pemasyarakatan di Bandung, 29

April s/d 9 Mei 1964, dengan judul Pelaksanaan Technis Pemasyarakatan.

Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia

9

April 1964, para pejabat kepenjaraan terkemuka dalam,

konferensi dinasnya di Lembang/Bandung telah menyetujui suatu

konsepsi ‘treatment of prisoners’ yang berorientasikan

Pancasila. ‘Treatment system’ yang baru itu kemudian terkenal

sebagai ‘Pemasyarakatan’ yang perintisnya adalah Dr. Sahardjo,

SH”.23

E. Utrecht memberikan pula tanggapannya atas masalah

perlakuan terhadap terpidana penjara dan hal tidak memuaskannya

keadaan penjara di Indonesia, sebagai berikut:

“Keadaan penjara, yang masih tidak banyak berubah sejak kita

meninggalkan pemerintahan kolonial, dan telah hidup dalam

suatu negara yang merdeka, tidak memuaskan. Penjara di

Indonesia perlu dimodernisasi dan perlakuan terhadap yang

terhukum (nara pidana) perlu disesuaikan dengan kepribadian

Indonesia kita. Telah diciptakan suatu politik penjara nasional.

Beberapa pendapat tentang politik penjara nasional ini ini dapat

dibaca dalam buku Koesnoen: Politik Penjara Nasional, 1961”.24

Dari uraian di atas jelas bagi kita bahwa yang diinginkan adalah

perubahan cara perlakuan terbadap terpidana penjara kita, bukan

diinginkannya perubahan pidana penjara itu sendiri sebagai salah satu

jenis dalam stelsel pidana kita.

Mencampuradukkan kedua masalah di atas ini mengakibatkan

timbulnya golongan pendapat yang melihat bahwa dirubahnya cara

perlakuan terhadap terpidana penjara tersebut berarti turut merubah pula

pidana penjara itu sendiri sebagai salah satu jenis pidana yang berlaku.

Hal ini tampak sebagaimana ditentukan dalam Bab V, Tentang Pidana

atau Susunan Pidana, Konsep Rencana KUHP, Buku I tahun 1982/1983,

pasal 43:25

Jenis Pidana adalah:

(A) Pidana pokok terdiri atas:

1 Pidana mati.

2 Pidana pemasyarakatan.26

3 Pidana pembimbingan.

4 Pidana peringatan

5 Pidana perserikatan.

23 Bahruddin Sujobroto, Prasaran dalam Seminar Kriminologi I tahun 1969 di Semarang

berjudul “The treatment of offenders”, Penerbit Lembaga Kriminologi Universitas Diponegoro, jilid

II hal. 18.

24 E. Utrecht., Op.cit. hal. 292.

25 Konsep LPHN :

4 / 1972

40 .. LPHN .. 23 .. 72

26 Sudarto, Op. cit. Hal. 13: Pidana baru ini tentunya harus merupakan alternatif dari pidana

pencabutan kemerdekaan. Pidana pemasyarakatan tidak dapat disebut sebagai pidana baru.

Bab I: Pendahuluan

10

(B) Pidana tambahan

1. Pencabutan hak tertentu.

2. Perampasan barang-barang tertentu.

3. Pengumuman keputusan hakim.

4. Pembayaran ganti kerugian.

5. Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam Konsep Rancangan itu tampak, bahwa pidana penjara

sebagai salah satu jenis pidana dalam paket pidana di Indonesia telah

diganti dengan “pidana pemasyarakatan”.27 Terasalah bahwa adanya

masalah, cara atau sistem pelaksanaan pidana penjara disamaartikan

dengan hal jenis pidananya sendiri. Karenanya pertukaran cara atau

sistem pelaksanaan harus membawa konsekuensi ditukarnya pula jenis

pidananya. Pidana pemasyarakatan harus menggantikan pidana penjara.

Menurut hemat saya, hal sedemikian itu tidak seharusnya terjadi.

Indonesia sekarang ini sebenarnya mulai memasuki era baru dalam

perkembangan sistem hukum penitensier kita. Aliran modern yang

membawa hal-hal individualisasi hukuman dan diferensiasi hukuman,

kesemuanya mendesak kita untuk memperkaya sistem pelaksanaan

pidana penjara kita, bukan untuk menggantikannya dengan jenis yang

baru. Sikap yang disebutkan terakhir itu justru malah menambah

rumitnya masalah. Pidana penjara sebagai suatu jenis pidana tetap

berlaku ia telah mendapat tujuannya yang baru dewasa ini, yang

melahirkani cara-cara baru pula dalam pelaksanaannya.28

Pidana penjara dengan tujuannya yang baru akan dilaksanakan

di banyak tempat yang berbeda, yang sesuai bagi terpidananya,

misalnya: di Lembaga Pemasyarakatan, di Klinik, di Barak Residivis,

dan lain-lain sebagainya. Melihat masalahnya, ia tidak harus diganti.

Hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab. Kelima.29 Pidana penjara

27 Sesudah lokakarya Buku I KUHP Baru (konsep 1982/83) telah disepakati oleh Tim

Pengkajian Hukum pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk mengganti pidana

pemasyarakatan menjadi pidana penjara.

28 Bandingkan, Sudarto, Op.cit. hal 9: Memang kemudian terasa benar angin baru yang

menghembus di bidang pelaksanaan pemidanaan yang berupa pidana penjara di Lembaga-lembaga

Pemasyarakatan.

29 Bandingkan, Oemar Seno Adji, Hukum (acara) pidana dalam prospeksi, Penerbit

Airlangga, Jakarta, 1973 hal. 199: Dalam sistem kita, khususnya dalam pidana pemasyarakatan

dimana suatu pidana itu diabdikan pada suatu resosialisasi para detainer, suatu pemisahan yang

tegas antara pidana dan tindakan menghadapi suatu “vervaging”, jikalau kita menyadari bahwa

tindakan-tindakan itu bermaksud pula untuk mempersiapkan mereka yang diambil tindakan itu

dalam kembalinya ke masyarakat. Bandingkan, R. Didi Gunardi, dalam tulisannya yang berjudul:

upaya pemidanaan agar bermanfaat dalam Harian Waspada, 15 Juli 1982, sbb: “bertolak dari

uraian di atas, haruslah kita sekarang permasalahkan bagaimanakah dengan istilah hukuman

penjara, yang masih terdapat dalam hukum pidana material kita (KUHP) sebagaimana tercantum

dalam pasal 10. Agar terdapat hubungan yang harmonis antara hukum pidana material (KUHP)

dengan KUHAP (hukum acara formal), maka perlulah sekarang kita memikirkan adanya

penggantian istilah hukuman penjara dengan istilah lain, misalnya saja apakah tepat diganti dengan

hukuman pemasyarakatan, suatu istilah yang tampaknya leblh berbau unsur humanisme daripada

Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia

11

yang akhir-akhir ini menarik perhatian dunia sama halnya dengan

suasana saat ia dilahirkan untuk menggantikan pidana atau hukuman

badan pada zaman praklasik yang lampau.30 Ia muncul sebagai suatu

jenis pidana baru saat itu dengan wajah “pidana hilang kemerdekaan”

(vrijheidstraf) yang dirasakan lebih manusiawi dari pada pidana badan

tersebut.

Bagaimanapun perbedaan keduanya itu, ia tetap sama-sama

mengandung arti “penderitaan” hingga saat ini.31 Galtung di dalam

tulisannya tentang penjara dan masyarakat menegaskan, bahwa berada

di dalam penjara itu menimbulkan frustasi dan memang itulah pula

maksudnya.32 Sifat pidana itu sebagai “penderitaan” adalah sudah

menjadi kodrat pidana dan ia digunakan untuk “membalas” dalam arti

yang setimpal bagi perbuatan pidana yang telah dilakukan si pembuat.33

Karenanya masalah memidana atau perlakuan terhadap terpidana pada

dasarnya adalah suatu pembalasan. Dasar tersebut bertumbuh dan

berkembang sesuuai dengan sikap masyarakat pemakainya.34 Namun

jika “pidana” dijatuhkan, tanpa sifat pembalasan tersebut ada di

dalamnya, maka sebenarnya masyarakat yang bersangkutan bukanlah

memidana atau menghukum.35

Di Indonesia sepanjang sejarah penggunaan pidana penjara

selama ini dapat dirasakan hal pidana itu sebagai pembalasan, yang

merupakan faktor utamanya, di samping diusahakan pula untuk

hukuman penjara, atau barangkali perlu kita himbau para ahli bahasa kita untuk menemukan istilah

yang lebih tepat lagi. Sebab dengan berhasilnya ditemukan istilah yang sesuai maka akan

terciptalah suatu hubungan yang harmonis baik dalam, ketentuan perundangan hukum formal

maupun hukum material ataupun dalam kenyataannya dimana istilah Rumah Penjara sekarang telah

berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan?Menurut hemat penulis inilah suatu contoh akan

adanya pandangan maupun pengertian yang kabur atas masalah pidana penjara sebagai salah satu

bentuk stelsel pidana kita.

30 G. Suyanto, op. cit. hal. 13: …. maka perlu diusahakan kekuatan physiknya dipatahkan

dengan bermacam macam cara menyakitinya, menyiksanya atas badannya, sehingga tidak jarang ia

menjadi cacat untuk selamalamanya. Doktrine ini dianut pada zaman praklasik (sebelum abad 18).

31 Sudarto, op. cit. hal. 30. Juga Sahardjo dalam pidato penerimaan gelar Doctor Honoris

Causa yang disebut di muka juga masih melihat pidana sebagai penderitaan.

32 Galtuing, J. Gevangenis en maatschappij, Den Haag, 1967, hal. 88 (dalam Strafrecht

jaarring II 1973-1974. Erasmus Universiteit Rotterdam juridische faculteit).

33 R. A. Koesnoen, Op.cit. hal. 9: Memang keadaan sekarang negara-negara individualis,

liberalis melaksanakan pidana hilang kemerdekaan sebagai pidana pokok dan di sampingnya kerja

paksa sebagai upaya penyempurnaannya.

34 Bandingkan pandangan aliran défense sociale dari Filippo Gramatica: lihat Sudarto, op.

cit. hal. 33: Menurut pandangan Gramatica yang ekstrim itu, hukum pidana harus diganti dengan

sistem tindakan-tindakan perlindungan masyarakat. Istilah penjahat (delinquent), kejahatan(tindak

pidana) dan pidana harus dibuang jauh-jauh.

35 Berbeda adalah Sahetapy, J.E., Kapita selekta kriminologi, Penerbit Alumni, 1979,

Bandung, hal. 148-149: “Tetapi bagaimana dengan para warga negara yang menamakan diri

pendukung Pancasila, manusia yang beragama yang seharusnya pantang membunuh? Masih

tetapkah ada kebencian dan dendam? Di sinilah letak dilemmanya. Masih perlukah ajaran agama

diperdalarm untuk mengasihi sesama manusia? Ataukah itu hanya suatu gincu pelipur lara dan

penghias diri? dan sama sekali jangan dikaitkan dengan masalah kejahatan?

Bab I: Pendahuluan

12

membina terpidana. Menghapuskan sama sekali sifat pembalasan dari

pidana itu menurut hemat saya, merupakan hal yang mendasar yang

menyangkut kalbunya bangsa Indonesia, yang keseluruhan

kehidupannya dijiwai oleh kodrat berketuhanan, yang segala sesuatunya

itu dihubungkan, dimohon kepada-Nya, termasuk hal pembalasan. Hal

pembalasan dalam tujuan pemidanaan dengan pidana penjara bagi

bangsa Indonesia, adalah hal yang tidak bertentangan dengan

kepribadian atau pandangan hidupnya.36 Anasir pembalasan yang

setimpal sebagai anasir utama dalam tujuan pemidanaan melalui pidana

penjara, tidak dapat dihapuskan sama sekali.37

Pidana penjara sebagai salah satu jenis dalam, tatanan

pemidanaan di Indonesia dewasa ini, tinggal tetap serasi dalam

statusnya38 hanya saja ingin segera ditemukan cara atau sistem

pelaksanaannya.

Menemukan cara atau sistem pelaksanaan pidana penjara

dengan menerima pengaruh yang baik dari aliran modern dalam hukum

pidana, menurut hemat saya mulai mendorong hukum penitensier

Indonesia ke arah pengembangan lebih lanjut individualisasi dan

diferensiasi pemidanaan, lewat pelaksanaan pidana penjara.

Konsekuensinya adalah melakukan observasi atas para nara pidana

sehingga setiap mereka itu sedapat mungkin ditempatkan dalam

lembaga yang sistemnya adalah sesuai dengan sifat kepribadiannya

(individualisasi), dimana diperhatikan pula lama pidananya dan juga

kemungkinan-kemungkinan reklaseringnya.39 Menurut hemat saya

36 Bandingkan, G. Suyanto, op. cit. hal. 14: Pandangan-pandangan tersebut di atas karena

pengaruh-pengaruh dari pada ahli penologi yang berhasrat untuk mengadakan perbaikan-perbaikan,

maka perhatian terhadap dan tujuan memperbaiki si terpidana, yang semula hanya sebagai tujuan

tambahan, di sini sudah setapak demi setapak lebih menjadi tujuan yang sebenarnya.

37 Nada yang sama, lihat Kasman Harahap, Anggota DPRD Medan dari Komisi D, atas

pertanyaan "SMW" tentang penanggulangan kejahatan, Waspada 22-8-1982: “Penjahat yang

profesional dihukum berat, kecuali yang muda perlu dibina, perlu diteliti penyebabnya. Juga

Bahruddin (bekas Kepala Jawatan Kepenjaraan RI dan staf ahli Lembaga Kriminologi UI, Harian

Waspada, 11 Oktober 1982, hal. I: Indonesia perlu melakukan langkah-langkah yang lebih maju

lagi dalam menjalankan asas pemasyarakatan. Dalam rangka ini misalnya, perlu diadakan survei

siapa yang sebetulnya dijatuhi hukuman penjara, dan siapa yang dapat dijatuhi hukuman di luar

penjara hingga hukuman dapat berfungsi sebagai hukuman dan alat untuk memperbaiki seseorang

(Antara). Judul berita: Hakim jangan mudah jatuhkan hukuman penjara, Jakarta. 10/10-1982.

38 Roelan Saleh , Kitab Undang-undang hukum pidana dengan penjelasannya, Aksara

Baru, Jakarta, 1981, pasal 10, hal 25.

39 Di negeri Belanda gambarannya yang sejalan dapat kita lihat Ch, J. Enschede, A.

Heijder: Beginselen van Strafrecht; 2e druk, Kluwer, 1974, hal. 152, dialih bahasakan R. Achmad

Soemadi Pradja, Asas-asas hukum pidana, Penerbit Alumni, 1982, Bandung, hal. 279: Dengan

diadakannya Beginselen wet gevangeniswezen (undang-undang, 21 Desember 1951, S. 596)

sekarang ini, maka dalam tahun 1953 pada dasarnya sistem cel telah dihapuskan. Penggantinya dari

sistem itu, adalah dasar dari “diferensiasi” dari lembaga-lembaga dan pemilihan dari para tahanan.

Tiap-tiap tahanan sedapat mungkin ditempatkan dalam lembaga yang sistemnya adalah sesuai

dengan sifat kepribadiannya, dimana diperhatikan lamanya pidana yang harus dijalankan, pula pada

kernungkinan-kemungkinan reklasering bagi si tahanan, demikian ditentukan dasarnya dalam art 12

Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia

13

adanya Lembaga Pemasyarakatan disamping penjara di Indonesia, jadi

bukan menggantikannya, adalah merupakan gejala pertama dari

perkembangan dimaksudkan di atas tadi.

Sehubungan dengan itu maka jelas dirasakan bahwa pidana

penjara sebagai salah satu jenis pidana Indonesia di dalamnya

mengandung dua anasir disatu pihak terutama mengenai anasir

pembalasan yang setimpal dan di lain pihak anasir pembinaan. Selain

hal ini ada pula usaha reklasering bagi bekas nara pidana.

Mengenai sejarah pertumbuhan usaha reklasering40 di Indonesia

berbeda dengan di negeri Belanda. Pelaksanaannya di Indonesia masih

belum maju (Schepper. T. 152 halaman 70-71, Jonkers, halaman 188-

189).41 Oleh Schepper, Ketua Centraal College van de Reclassering di

Nederlands-Indië, dikemukakan lebih lanjut bahwa pada waktu

penghukuman bersyarat dimasukkan ke dalam KUHP, 1915, keadaan di

Indonesia adalah berbeda sekali dari keadaan di negeri Belanda pada

waktu penghukuman bersyarat itu dimasukkan ke dalam Strafwetboek

Belanda. Pada waktu penghukuman bersyarat itu dimasukkan dalam

Strafwetboek Belanda maka di negeri Belanda telah ada satu aparatur

reklasering yang lengkap dan bekerja baik, sedang pada waktu hukuman

bersyarat itu dimasukkan ke dalam Wvs tahun 1915 di Nederlands-Indie

hanya tersedia satu aparatur yang serba kurang, sangat sederhana dan

bekerja seret. Dibandingkan dengan perkembangan reklasering di negeri

Belanda maka perkembangan reklasering di Indonesia justru merupakan

kebalikan dari perkembangan reklasering di negeri Belanda itu.

Di negeri Belanda adanya suatu aparatur yang lengkap dan

bekerja baik melahirkan lembaga penghukuman bersyarat, sedangkan

sebaliknya di Indonesia justru baru dengan dimasukkannya lembaga

Sr. G. Suyanto, op. cit. hal. 20: Demikian di atas ini antara lain yang menjadikan Pemasyarakatan

itu sebagai suatu cara perlakuan terhadap nara pidana/bekas nara pidana dan anak-anak piara negara

yang mempunyai national identy mempunyai Indonesia identity, mempunyai Indonesian

identity.

40 Gartina Dendadipura: “Reklasering”, skripsi, 1953 hal. 5-7: menurut katanya berarti

menempatkan kembali dalam masyarakat (heir plaatsing in de maatschappij). Simon dalam

bukunya Problemen van het Strafrecht (1929) dalam hal reklasering mengatakan: “om zich de

gestraften en ontslagenen aan trekken en te trachten aan den laatsten een plaats in de maatschappij

terug te geven (hal. 188). Ada persamaannya dengan pendapat Vos: “het algemeen kan men onder

reclassering verstaan het bevorderen, dat zij die zich aan strafbare feiten hebben schuldig

gamaakt, weer nuttige leden van de maatschappij worden” (Leerboek hal. 271). Agak beda

pendapat Pompe tentang ini, “hieronder (reclassering) wordt verstaan de georganiseerde

beweging, gewekt en geleid door particulieren, die daarop gricht is, dat degene die zich aan de

strafbare feiten schuldig maakten zich van herhaling dier feiten zullen onthouden, en als

behoorlijke rechtsgenoten hun werk in de samenleving zullen verichten”. Simons dan Vos

menekankan pada kembalinya dalam masyarakat sebagai anggota yang baik sedangkan Pompe

menempatkan sebagai pertama “orm zich van herhaling der feiten te zullen onthouden” dan

kembalinya dalam masyarakat sebagai warga yang baik sebagai hal kedua.

41 E. Utrecht, op. cit. hal. 265.

Bab I: Pendahuluan

14

penghukuman bersyarat dalam WvS 1915 reklasering itu dapat

berkembang.42

Upaya-upaya reklasering secara umum di Indoinesia dalam

sejarahnya mendapat julukan “sebagai kerakap tumbuh di batu, hidup

segan mati tak mau”, memberi warna yang suram pada bagian akhir dari

rentetan perlakuan terhadap terpidana yang sebenamya dirasakan selalu

mengandung tujujannya yang baik sebagaimana yang diinginkan juga

oleh masyarakat.

Menurut hemat saya, keadaan tersebut tidak dapat terlepas dari

sikap masyarakat Indonesia, yang sejak semula sudah tidak sehat dalam

menghadapi hal-hal yang menyangkut penjara dan terutama bekas

narapidananya. (lihat Bab V). Sebab timbulnya sikap demikian dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Dengan diterapkannya seseorang terpidana dalam penjara, maka

berubah pulalah corak hidup kemasyarakatan dari yang biasa ke corak

kehidupan penjara. Penjara sebagai tempat terkumpulnya anggotaanggota

yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam

bahkan merugikan ketertiban mrasyarakat tentunya merupakan tempat

yang memberikan pengaruh buruk kepada penghuninya. Mereka

ditempa menjadi penghuni yang cocok untuk kehidupan yang buruk itu.

Timbullah sikap dari masyarakat yang tidak sehat yang melihat penjara

dan bekas nara pidananya sebagai yang selalu buruk, tidak lebih dari itu.

Hal ini sedikit banyaknya telah merupakan akibat dari tujuan

pidana penjara yang semula dijalankan belum atau kurang diwarnai oleh

upaya-upaya pembinaan. Selanjutnya usaha reklasering yang

sebenarnya adalah sejalan dengan pandangan hidup dan kepribadian

Bangsa Indonesia, akan tumbuh pesat dan mendapat dorongan jika saja

tujuan pidana penjara yang juga beranasir pembinaan itu telah dapat

difahami oleh setiap anggota masyarakat Indonesia dengan baik. Bahwa

usaha-usaha reklasering tersebut dapat dirubah dan diperkembangkan

dapat dilihat gambaran perbandingannya di negeri Belanda akhir-akhlr

ini, sebagai berikut: dalam usaha reklasering telah sampai pada

pemikiran, agar diwujudkan proses reklasering yang baru yang berbeda

dengan usaha-usaha yang dijalankan selama ini. Bantuan yang terutama

diberikan di bidang material (misalnya: pekerjaan perumahan, uang,

pakaian) akan diarahkan pula ke bidang immaterial secara lebih

terstruktur berupa pemberian bimbingan pada bekas nara pidana di

dalam konflik-konflik kemasyarakatan yang dihadapinya.43 Kiranya di 20

42 Ibid. hal. 356.

43 G.P. Snel: “Het reclasserings proces: van verleden naar toekomst” reclasering in de

ring, stichting Ars Aequi WEJ Tjeenk Willink, Zwolle, 19 74, hal. 67.

Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia

15

Indonesia dapat dikembangkan usaha reklasering sejalan

dengan sikap yang semakin memahami tujuan pidana penjara yang

ditetapkan dan memberikan bersama dengan hal itu inti pengertian bagi

reklasering di Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan uraian di atas, diajukan beberapa

permasalahan dan pendapat, yakni:

a) Pidana penjara masih diperlukan dalam stelsel pidana di

Indonesia;

b) Tujuan ata inti pidana penjara yang tegas, jelas dan sesuai

dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat di

dalam KUHP dan terutama dalam Hukum Penitensiernya

merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya atas

pembentukan sikap masyarakat Indonesia terhadap nara pidana

dan bekas nara pidana;

c) Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu bagian lanjutan dari

sistem kepenjaraan yang mengatur tentang cara pelaksanaan

pidana penjara di Indonesia, bukan untuk menggantikannya;

d) Masih merupakan pendapat umum bahwa bekas nara pidana

membawa pengaruh buruk bagi lingkungannya dalam

masyarakat;

e) Peran serta masyarakat untuk pembinaan nara pidana dan bekas

nara pidana sebanding dengan besar kecilnya pengertian atas

tujuan atau inti pidana penjara;

f) Kerja sama yang harmonis berdasarkan pemahaman atas tujuan

atau inti pidana penjara itu, antara penegak hukum, masyarakat

dan nara pidana, dapat mendorong penerimaan bekas nara

pidana secara wajar di tengah-tengah masyarakat.

g) Pembinaan bekas nara pidana bersamaan dengan usaha untuk

mempengaruhi dan menguasai keadaan yang dapat

menimbulkan kejahatan, merupakan inti reklasering Indonesia.

C. Kerangka dan Sistematika Penulisan

Kerangka dan sistematika disertasi ini saya susun berturutturut

dengan terlebih dahulu memaparkan hal-hal yang menjadi alasan

penulisan, permasalahan dan pendapat sebagaimana telah diuraikan di

atas, sehingga di dalam bagian akhir dari Bab. I ini, yang menjelaskan

secara ringkas tentang kerangka dan sistematika penulisan. Saya hanya

akan menunjukkan hubungan-hubungan Bab I ini kepada Bab-bab

selanjutnya dari disertasi ini.

Bab I: Pendahuluan

16

Mengingat permasalahan yang dihadapi dapat menjurus

kepada gagasan yang menginginkan digantinya pidana penjara sebagai

salah satu bentuk dari stelsel pidana yang berlaku ataukah ia tetap

dipakai hanya saja cara atau sistem pelaksanaannya yang ingin dirubah,

maka selanjutnya di dalam Bab II kita tidak dapat terlepas dari

bagaimana kiranya gambaran pendapat-pendapat tentang pidana penjara

itu sebagai salah satu jenis pidana yang umum dipakai di seluruh dunia

saat ini.

Perhatian kita arahkan ke benua Eropa, terutama negeri

Belanda mengingat berlakunya asas konkordansi44 dan dalam hubungan

di bidang hukum antara negeri Belanda dengan Indonesia (Hindia

Belanda) sebagai tanah jajahannya, juga ke Inggeris sebagai tempat asal

mulanya stelsel pidana penjara itu sendiri.45

Tonggak-tonggak perkembangan karakter hukum pidana

Belanda di sepanjang sejarahnya sejak tahun 1200 hingga berakhirnya

perang dunia II tahun 194546 akan banyak memberi gambaran-gambaran

dan menjelaskan dasar dasar pemikiran menyangkut permasalahan yang

kita sebutkan di atas. Di dalam Bab II ini pulalah akan kita lihat sejauh

mana usaha-usaha yang bersifat internasional diadakan untuk

menyelesaikan permasalahan perlakuan terhadap terpidana,47 dimana

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) turut melibatkan dirinya.48

Bagaimana pula keadaan kita di Indonesia dewasa ini yang telah

menggunakan jenis pidana penjara tersebut sejak masa penjajahan

Belanda yang lalu, hingga akhirnya sebagai satu negara yang merdeka

yang menginginkan sekali segera terciptanya KUHP Nasionalnya.

44 Soediman Kartohadipirodjo, Pengantar tata hukum di Indonesia, cetakan. Ke-3,

PT.Pembangunan Jakarta, 1961, hal. 37-38: Kehendak ini merupakan asas politik hukum

pemerintah Belanda dahulu mengenai hukum yang berlaku bagi golongan Eropa (asas konkordarsi

= concordantie beginsel). Pembentuk ordonnansi dapat menyimpang dari syarat pokok tersebut

jikalau “keadaan istimwa di Indonesia (de bijzondere toestande in Indonesia) menghendakinya.

Bandingkan, Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, 1977 Bandung, hal. 56: memorie van

toelichting ini berlaku juga untuk WvS kita, karena WvS ini meneladani WvS Belanda tahun 1886

tersebut dengan penyimpangan yang disesuaikan dengan keadaan khas Hindia Belanda sebagai

negara jajahan dan juga karena keadaan masyarakatnya berlainan.

45 Rijkseirj, R, op. cit. hal. 14: De eerste vrijheidsbeneming als straf komt uit Engeland.

Sehubungan dengan hal ini lihat Koesnoeon: Politik Penjara Nasional, op. cit. hal. 7: Adanya

penjara karena adanya sistem pidana hilang kemerdekaan, sebelum ada pidana hilamg kemerdekaan

belum ada penjara.

46 Binsbergen, W.C. van: Inleiding strafrecht, W. E. J. Tjeenk Willink-Zwolle 1972, hal.

48, Mijlpalen.

47 G. Suyanto, op. cit. hal. 14: ... sehingga dibentuklah suatu komisi internasional pidana

dan pelaksanaan pidana (The International Penal and Penitentiary Commissions disingkat IPPC

dengan tugas mierencanakan dan menyusuri standard minimum Rules the treatment of prisoners,

yang akan dipergunakan untuk pedoman perlakuan terhadap si terpidana.

48 Ibid, hal. 15: ... maka pada Kongres PBB yang pertama tentang The Prevention of

Crime and the Treatment of Offenders pada tahun 1955 di Swiss, disahkan SMR tersebut.

Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia

17

Dengan Bab III dan IV digambarkan bahwa kitapun sebagai negara

yang telah merdeka berusaha terus-menerus menyesuaikan KUHP yang

kita pakai sejak zaman penjajahan itu ke suasana alam kemerdekaan

kita, kepada pandangan hidup/jiwa serta kepribadian bangsa kita,

termasuk hal perlakuan kita terhadap terpidana.

Tujuan pidana penjara semasa penjajahan dahulu dirasakan

tidak sesuai lagi bagi kita. Kita mengacu pada sistem pemasyarakatan

untuk penggantinya,49 suatu sistem yang dirasakan sesuai bagi bangsa

kita yang sudah tentu pula tidak dapat terlepas sama sekali dari

pengaruh dunia luar, pengaruh aliran modern di bidang hukum pidana

pada saat ini.50

Berubahnya tujuan pidana penjara yang semula berwatakkan

penjajahan dan dirubah menjadi sesuai dengan pandangan hidup, jiwa

atau kepribadian bangsa Indonesia bukanlah merupakan hal yang mudah

dan sekali jadi. Ia menuntut adanya rentetan percobaan yang dengan

tangguh dan sabar yang harus terus diusahakan dan kesemuanya proses

ini, menurut hemat saya bersumbu pada sikap masyarakat kita di saat

ini.

Sikap masyarakat kita yang menjiwai pandangan hidupnya

sebagai suatu bangsa, bangsa Indonesia, keterampilannya, untuk

menyaring hal-hal yang baik dari luar51 merupakan mata pisau yang

tajam untuk mengupas permasalahan tujuan pidana penjara yang

dihadapi.

Selanjutnya di dalam Bab V. Bagaimanakah sikap masyarakat

kita dewasa ini terhadap nara pidana/eks nara pidana (penjara), sebagai

hasil suatu penelitian yang diadakan dalam rangka penyusunan disertasi

ini, akan kita peroleh gambarannya. Gambaran tersebut sekaligus akan

49 Ibid, hal. 18: ... dengan singkat tujuan pidana perjara ialah pemasyarakatan

50 Sudarto, op. cit. hal. 33: Pembicaraan mengenai aliran terakhir ini tidak bisa dilepaskan

dari dua nama, ialah Filippo Gramatica dan Marc Ancel, meskipun yang pertama-tama

merumuskan doktrin defence socials itu adalah A. Prins dari Belgia.

51 Rijksen, R., op. cit. hal. 11: Hoefnagels onderscheidt binnen de generale preventie de

afschrikwekkende werking, de normwerking en de vredemakende werking. Termasuk pula buah

pikiran dari Peters A. A. G. Hetrechtskarakter van het strafrecht - rede, 5 Juni 1972, diperbanyak

oleh Sub Konsorsium Ilmu Hukum dalam rangka Post Graduate Summercourse Hukum Pidana

Kriminologi di Fakultas Hukum Universltas Indonesia, Jakarta, 1974, hal. 5-9: De beide andere

geduide ontwikkelingen het steeds meer op de voorgrond komen van bescherming van de

maatschappij als doel van het strafrecht, en het toenemend in strumenteel gebruik van het strafrecht

ter effectuering van de nieuwe ordenings - en beleidsfuncties van de staat - hebben gewerkt in

dezelfde richting: instrumentalisering van het strafrecht: … niet welke beslissingen worden is

juridisch het belangrijkst, maar hoe beslissingen tot stand komen. Sebubungan dengani ini saya sitir

Sudarto, Hukum No. 2-1975 mengenai “Sampai berapa jauhkah urgensi KUHP Nasional”, sebagai

berikut: Kami hanya dapat mengatakan meskipun kita secepat mungkin harus melepaskan diri dari

WvS sekarang ini, namun kita tidak boleh begitu saja menggantinya dengan suatu KUHP yang

belum mendapat pembahasan secara mendalam dan secara luas terlebih dahulu.

Bab I: Pendahuluan

18

memberikan kepada kita dasar pemikiran yang lebih kuat atas

permasalahan: Benarkah masyarakat kita dewasa ini ingin

menggantikan stelsel pidana penjara itu dengan stelsel lain yang baru,

ataukah hanya cara pelaksanaannya saja yang ingin lebih disesuaikan

dengan pandangan hidup/jiwa, kepribadian bangsa Indonesia.

1. Apakah masih merupakan pendapat umum bahwa eks nara pidana

(penjara) membawa pengaruh buruk bagi lingkungannya dalam

masyarakat?

2. Benarkah kerjasama yang harmronis berdasarkan pemahaman atas

tujuan pidana penjara antara para penegak hukum masyarakat dan

terpidana sendiri, dapat mendorong penerimaan kembali eks nara

pidana (penjara) secara wajar di tengah-tengah masyarakat?

3. Benarkah bahwa peran serta masyarakat untuk pembinaan terpidana

sebanding dengan besar atau kecilnya pengertiannya atas tujuan

pidana penjara itu?

Kesemuanya hal yang akan diteliti itu akan memberikan hasilhasilnya

berupa gambaran kenyataan di tengah-tengah masyarakat yang

dapat merupakan argumentasi bagi beberapa pendapat dalam disertasi

ini.

Melalui kelima Bab terdahulu sampailah kita pada Bab VI yang

mempersoalkan bentuk terakhir perlakuan terhadap terpidana yakni

berupa upaya-upaya untuk membantu Mereka (reklasering) yang di

dalam dan oleh masyarakat kita seharusnya tumbuh secara rela dan

bertanggung jawab.

Jikalau usaha-usaha pembinaan nara pidana dalam penjara

(Lembaga Pemasyarakatan) telah diketahui dan dipahami benar-benar

secara jelas oleh masyarakat kita dan mereka dapat melihat

kenyataannya, hal itu akan mendorong masyarakat kita untuk (Merubah

sikapnya semula yang “tidak sehat” itu sehingga dengan rasa penuh

tanggung jawab akan turut menerima bekas nara pidana itu kembali

dalam masyarakat dam membantunya dengan baik Melalui Bab VII

tentang Analisa terpadu, akhlirnya di dalam Bab VIII diambil beberapa

kesimpulan dan saran.

Pengertian istilah “stelsel” yang penulis gunakan dalam

disertasi ini adalah suatu keseluruhan prinsip-prinsip atau aturan yang

harus dipakai sebagai pedoman tentang hal pidana.52 Tegasnya apa-apa

yang dalam pasal 10 KUHP Indonesia, merupakan suatu paket pidana

yang terdiri dari bermacam-macam jenis pidana. Selain itu pengertian

istilah “sistem” adalah cara pelaksanaan dari jenis pidana yang ada

52 Woyowasito, S., Kamus Umum Belanda-Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru-Van Hoeve,

1978, Jakarta, hal. 631. Lihat pula selanjutnya footnote Bab III, no, 43.

Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia

19

dalam stelsel pidana itu. Selanjutnya penelitian lapangan yang penulis

lakukan merupakan penopang bagi pendapat-pendapat yang diajukan

terutama berdasarkan penelitian kepustakaan. Mengingat salah satu

fungsi Pancasila yakni sebagai dasar negara yangi berarti sebagai

sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita53 maka

pidana di Indonesia haruslah bersumber dan berdasar pada Pancasila.

Khusus mengenai pidana penjara sebagai salah satu jenis pidana

dalam stelsel pidana di Indonesia telah terungkaplah duduk

persoalannya dengan penulisan disertasi ini. Kesemuanya itu tidak akan

menghentikan kita untuk berbuat lebih banyak.

53 Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia. Edisi I

November 1978 Buku I Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, hal. 4.